Jurus Pemerintah Kendalikan Inflasi Pangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus mencoba menekan harga beras yang masih tinggi di pasaran. Hal itu lantaran produksi gabah berkurang sementara di sisi lain permintaannya tinggi.

Berdasarkan Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga rata-rata nasional gabah kering panen (GKP) di tingkat petani Rp 6.220 per kilogram (kg). Dalam sebulan terakhir, harga rata-rata nasional GKP naik 12,68 persen.

Di sejumlah daerah di Indonesia, harga GKP sudah di atas Rp 7.000 per kg. Di Mojokerto, Jawa Timur misalnya, harga GKP tembus Rp 7.300 per kg, sementara di Brebes dan Pekalongan, Jawa Tengah, masing-masing Rp 7.100 per kg dan Rp 7.400 per kg. Harga GKP itu jauh di atas harga pembelian pemerintah (HPP) GKP yang ditetapkan Rp 5.000 per kg.

Baca juga: Besok, Beras SPHP Mulai Dipasok ke Pasar Induk Cipinang

Inflasi berpotensi melonjak

Badan Pusat Statistik (BPS) juga melaporkan inflasi pada Agustus 2023 sebesar 3,27 persen, tercatat sebagai kenaikan inflasi pertama dalam 6 bulan terakhir. Tren kenaikan inflasi diproyeksikan bakal meningkat sejalan dengan tingginya harga sejumlah komoditas pangan, termasuk beras.

Adapun BPS mencatat harga beras naik 13,76 persen secara tahunan pada Agustus 2023, atau menjadi yang tertinggi sejak Oktober 2015.

Merujuk pada Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, harga beras kualitas bawah I naik menjadi Rp 12.900 per kilogram, beras kualitas bawah II naik menjadi Rp 12.650 per kilogram, beras kualitas medium I naik dratis menjadi Rp 14.100 per kilogram, dan beras kualitas medium II naik menjadi Rp 13.900.

Baca juga: Daftar 10 Provinsi Produsen Beras Terbesar di Indonesia

Jurus pemerintah

Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) terus berupaya melakukan intervensi stabilisasi pangan untuk menjaga inflasi pangan tetap terkendali.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, pihaknya telah memiliki strategi untuk menekan inflasi pangan. Salah satunya dengan menjaga daya beli masyarakat.

Oleh karena itu, Bapanas telah memerintahkan Perum Bulog untuk menyalurkan bantuan pangan (Banpres pangan) dan menyalurkan beras cadangan pangan pemerintah dengan merek Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Baca juga: Presiden Joko Widodo Cek Gudang Bulog, Pastikan Stok Beras Aman

Bulog akan menyalurkan bantuan beras 10 kilogram selama 3 bulan yakni September, Oktober, dan November kepada 21.353 juta penerima manfaat.

Sementara untuk masyarakat secara umum, pemerintah menyalurkan beras bulog SPHP dengan harga Rp 53.500 untuk kemasan 5 kilogram.

"Untuk bantuan pangan ini menyasar masyarakat berpendapatan rendah. Sedangkan untuk masyarakat secara umum kita juga ada program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP, dan memasifkan Gerakan Pangan Murah di seluruh daerah. Semua kita upayakan sesuai arahan Bapak Presiden," ujar Arief saat menyakurkan Banpres Pangan di Cilegon, Selasa (12/9/2023).

Baca juga: Mendag: Penyaluran Bansos Dipercepat untuk Menekan Harga Beras

Arief mengatakan, beras SPHP dengan kemasan 5 kg dimasifkan untuk mengisi ketersediaan beras baik di pasar tradisional maupun ritel modern. Hal ini untuk menahan lonjakan kenaikan harga beras.

Menurutnya, kenaikan harga beras di tingkat konsumen berbanding lurus dengan kenaikan harga gabah, sementara ketersediaan gabah di lapangan mengalami penurunan karena tren produksi tahunan.

"Saat ini GKP di lapangan terbatas, biasanya memang di tiga bulan terakhir di akhir tahun itu produksi padi bulanan di bawah kebutuhan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menguatkan cadangan pangan pemerintah sebagaimana diatur melalui Perpres 125 tahun 2022. Dan intervensi yang kita lakukan untuk stabilisasi ini berasal dari Cadangan Pangan Pemerintah," kata Arief.

Baca juga: Jokowi Buka Lagi Opsi Impor Beras untuk 2024