KPPU Selidiki Dugaan Pengaturan Suku Bunga Pinjaman Asosiasi Pinjol

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memulai penyelidikan awal perkara inisiatif atas dugaan pengaturan atau penetapan suku bunga pinjaman kepada konsumen atau penerima pinjaman yang dilakukan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

Direktur Investigasi pada Sekretariat KPPU Gopprera Panggabean mengatakan, KPPU segera membentuk satuan tugas untuk menangani persoalan tersebut.

Ia menerangkan, penyelidikan awal akan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 14 hari terhitung sejak keputusan pembentukan satuan tugas.

Penyelidikan awal ini berawal dari penelitian yang dilakukan KPPU atas sektor pinjaman online (pinjol) berdasarkan informasi yang berkembang di masyarakat.

Baca juga: Dalami Dugaan Monopoli Gabah, KPPU Bakal Panggil Wilmar

Dari penelitian, KPPU menemukan terdapat pengaturan oleh AFPI kepada anggotanya terkait penentuan komponen pinjaman kepada konsumen.

"Khususnya penetapan suku bunga flat 0,8 persen per hari dari jumlah aktual pinjaman yang diterima oleh konsumen atau penerima pinjaman," kata dia dalam keterangan resmi, Rabu (4/10/2023).

Gopprera menambahkan, KPPU menemukan penetapan AFPI tersebut telah diikuti oleh seluruh anggota AFPI yang terdaftar.

Baca juga: Ada Tunggakan Pinjol Ingin Ajukan KPR? Direktur BCA: Itu Menjadi Red Flag

KPPU menilai, penentuan suku bunga pinjaman online oleh AFPI ini berpotensi melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Untuk itu, KPPU menjadikan temuan ini ditindaklanjuti dengan penyelidikan awal perkara inisiatif.

Penyelidikan dilakukan guna memperjelas identitas terlapor, pasar bersangkutan, dugaan pasal Undang-Undang yang dilanggar, kesesuaian alat bukti, maupun simpulan perlu atau tidaknya dilanjutkan ke tahap penyelidikan.

Baca juga: Pengembang Perumahan Keluhkan Masyarakat Kesulitan Akses KPR Akibat Tunggakan Pinjol

Kode etik AFPI soal batas biaya pinjaman

Sebelumnya dalam sebuah kesempatan, Sekretaris Jenderal AFPI Sunu Widyatmoko menjelaskan, berdasarkan kode etik AFPI batas biaya pinjaman adalah 0,4 persen per hari.

"Kenapa kami pakai istilah biaya pinjaman, karena struktur biaya di platform itu ada beberapa. Yang pasti adalah bunga dari pemberi pinjaman," ungkap dia, Jumat (22/9/2023).

Adapun, biaya pinjaman juga terdiri dari biaya administrasi, biaya layanan, biaya teknologi, risk management, dan biaya asuransi.

Sunu menekankan, semua biaya tersebut ketika digabungkan tidak boleh lebih dari 0,4 persen per hari.

Hal itu diterapkan karena Sunu menyadari terdapat perbedaan kebijakan pada setiap perusahan soal biaya bunga pijaman dan biaya layanan itu.

Dalam pengawasannya, AFPI sendiri melakukan monitoring dengan berpura-pura menjadi peminjam pada anggotanya.

"Kalau ada pelanggaran kita sampaikan ke perusahaan dan komite etik," tandas dia.