Jokowi Mau Lobi China soal Kereta Cepat Lanjut sampai Surabaya

KOMPAS.com - Meski mengalami pembengkakan biaya sangat besar dan harus mengorbankan uang APBN, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berambisi agar proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whossh bisa dilanjut ke Surabaya secepatnya.

Untuk diketahui saja, mega proyek ini sebagian besar didanai utang dari China Development Bank (CDB) dengan bunga 3,4 persen, di mana pembayaran cicilannya akan dijamin oleh APBN, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

Untuk merealisasikannya, Presiden Jokowi akan terbang langsung ke China untuk melobi negara itu untuk membicarakan kelanjutan proyek kereta cepat. Salah satu yang ingin dinegosiasikan Jokowi adalah utang dan bunganya yang nantinya bakal ikut ditanggung PT KAI (Persero).

Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan, selain soal utang KCJB, beberapa topik yang akan dibahas dengan China ialah mengenai infrastruktur, energi, dan perdagangan.

Baca juga: Biayanya Bengkak, Inggris Pilih Batalkan Proyek Kereta Cepat

"Kalau di China itu salah satunya memang diskusi lebih mendalam keberlanjutan kereta cepat dari Bandung ke Surabaya, yang studinya sedang dipelajari. Tetapi kita juga ingin terus memperbaiki struktur daripada kerjasamanya apakah kepemilikan, bunga, dan lain-lain," kata Erick Thohir dikutip pada Minggu (15/10/2023).

Dia bilang, pembicaraan ini perlu dilakukan untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia yang tentunya akan membutuhkan waktu.

Meski begitu, Indonesia harus memiliki infrastruktur yang memadai untuk menunjang transportasi umum agar dapat meningkatkan daya saing Indonesia dan mendorong perekonomian.

"Karena kalau kita mau menjadi negara maju ya memang infrastrukturnya harus dibangun, apakah jalan tol, kereta api, pelabuhan airport, yang memang pasti akan perlu waktu," ucapnya.

Baca juga: Dilema Kereta Cepat: Penumpang Tujuan Kota Bandung Harus 2 Kali Naik

Tudingan jebakan utang China

Sebelumnya, ekonom sekaligus Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengungkapkan apabila dilihat dari beberapa indikasi, maka proyek KCJB sudah masuk dalam kategori jebakan utang (debt trap) China.

"Sudah masuk kategori jebakan utang. Pertama, indikasi proyek yang berbiaya mahal ditanggung APBN," beber Bhima ketika dikonfirmasi Kompas.com.

Sedari awal, China dalam proposalnya juga memberikan garansi kalau kereta peluru yang ditawarkannya tidak akan membebani ABPN Indonesia. Belakangan, komitmen itu kemudian tidak ditepati China maupun pemerintah Indonesia sendiri.

Tawaran China yang memberikan iming-iming pembangunan kereta cepat tanpa APBN itu pula yang juga jadi alasan Indonesia mendepak Jepang. Ini karena Negeri Sakura sejak awal sudah memprediksi sulit merealisasikan KCJB tanpa jaminan dari negara.

Baca juga: Kenapa Dulu Ahok Keberatan Halim Dijadikan Stasiun Kereta Cepat?

Bhima juga menyoroti keputusan pemerintah Indonesia yang dengan mudahnya menyanggupi tuntutan China yang meminta pembayaran utang dan bunga mendapatkan jaminan negara.

Dampak dari keputusan ini tentunya bakal merugikan keuangan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ini karena KAI yang menjadi pemimpin konsorsium BUMN dalam struktur pemegang saham mayoritas di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), adalah perusahaan pelat merah yang sahamnya 100 persen dikuasai negara.

Terlebih KAI adalah perusahaan strategis yang bisnisnya melayani hajat hidup orang banyak di sektor transportasi publik. Pemerintah bisa saja terus berdalih kalau beban utang nantinya diserahkan ke BUMN sebagai entitas bisnis, bukan dibebankan ke APBN secara langsung.

Dengan kata lain, bila keuangan KAI terbebani akibat menanggung pembayaran utang dan bunga proyek KCJB ke China, mau tidak mau pemerintah akan langsung turun tangan mengucurkan bantuan, seperti melalui mekanisme penyertaan modal negara (PMN) dari APBN.

Baca juga: Saat Ahok Kurang Setuju Stasiun Kereta Cepat Ada di Halim

"Meski pemerintah bilang bentuknya adalah penjaminan utang tapi memicu risiko kontijensi ketika KAI hadapi kesulitan pembayaran bunga dan pokok utang," ucap Bhima.

"Seolah utangnya kereta cepat adalah utang BUMN, bukan utang pemerintah padahal ini adalah indikasi hidden debt atau utang tersembunyi yang sama sama bebankan keuangan negara secara tidak langsung," tambah dia.