Bursa CPO Masih Sepi, Pemerintah Siapkan Insentif

NUSA DUA, KOMPAS.com - Pemerintah telah resmi meluncurkan bursa berjangka crude palm oil (CPO) pada pertengahan Oktober lalu. Namun, transaksi yang dilakukan dalam bursa tersebut masih belum signifikan.

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) periode 2022-2023 Didid Noordiatmoko mengakui transaksi dan peserta di bursa CPO nasional masih sedikit. Akan tetapi, hal itu dinilai wajar sebab bursa baru beroperasi efektif pada 20 Oktober lalu.

"Kami sebagai regulator yang penting ini jalan dulu, kami tahu ini perlu waktu untuk bursa ini bisa dipercaya," kata dia, dalam rangkaian acara 19th IPOC, di Nusa Dua, Bali, Kamis (2/11/2023).

Baca juga: Bursa CPO Indonesia Resmi Beroperasi

Selain itu, alasan lain belum banyaknya peserta di bursa yang diselenggarakan oleh Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) itu ialah sifatnya yang sukarela atau voluntary. Dengan demikian, pengusaha sawit tidak wajib memperjualkan produknya di bursa CPO nasional.

Oleh karenanya, untuk menarik minat pengusaha masuk ke bursa CPO Tanah Air, pemerintah berencana menyiapkan sejumlah insentif. Lewat insentif tersebut, pengusaha dapat secara sukarela berpartisipasi dalam bursa CPO nasional.

"Tentu kami akan siapkan beberapa insentif terkait dengan siapa yang masuk ke dalam bursa," ujar Didid.

Lebih lanjut Didid membocorkan, insentif yang tengah disiapkan bentuknya berupa pengurangan kewajiban setoran ke pemerintah, baik dalam bentuk pajak atau bea keluar. Meskipun terdapat potensi pengurangan penerimaan negara, kehadiran pengusaha yang semakin masif di bursa CPO diharap dapat memberi nilai lebih ke negara.

"Yang intinya tentu bahwa insetif ini pada dasarnya tidak akan secara total menurunkan pendapatan negara," katanya.

Baca juga: Mendag Ditegur Jokowi gara-gara Harga CPO RI Masih Diatur Malaysia

Selain dalam bentuk setoran negara, insentif juga bisa disiapkan dalam bentuk pengurangan kewajiban pemenuhan pasokan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO). Kemudian juga akan dipertimbangkan insentif lain berkaitan dengan ekspor kelapa sawit.

Akan tetapi, Didid bilang, berbagai insentif yang telah disebut saat ini masih berada dalam level kajian. Dengan demikian, diperlukan proses dan waktu yang panjang untuk merealisasikan insentif tersebut.

"Sudah sampai mana (pembahasan insentif)? Belum terlalu jauh, karena ini masih berupa kajian," ucapnya.

Sembari menunggu proses kajian rampung, pemerintah berencana terus memaksimalkan pelaksanaan bursa CPO. Hal ini dilakukan untuk menciptakan rasa kredibel atas bursa CPO nasional.

Baca juga: Pengusaha Sawit Optimistis Harga CPO Bakal Naik Tahun Depan