Anies Bicara soal Program Kartu Prakerja, Bakal Dilanjutkan?

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal Calon Presiden (Capres) dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan bicara soal nasib Kartu Prakerja yang merupakan program andalan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia pun memberi sinyal program itu berpotensi dilanjutkan.

Dia menuturkan, pada dasarnya kelanjutan sebuah program tidak sekedar bergantung pada siapa pemimpinnya, melainkan apakah program itu memberikan manfaat atau tidak. Jika bermanfaat maka program tersebut akan berkelanjutan.

"Gini, kami punya prinsip bukan dilanjutkan apa tidak, no. Menurut kami sudah cukup kita ini gonta-ganti, gonta-ganti. Kita yang berada di pemerintahan tahu persis kok bahwa rakyat itu enggak peduli mau siapa yang jadi walikota, gubernur yang penting adalah mereka dapatkan manfaat," ujarnya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, di Jakarta, Rabu (8/11/2023).

Baca juga: Manfaat Kartu Prakerja, Bantu Dorong Peningkatan Skill Pengguna hingga Siap Kerja

Ia mengatakan, ketika program Kartu Prakerja masih bermanfaat, maka ada peluang untuk dilanjutkan di masa pemerintahan selanjutnya. Menurut dia, sudah menjadi tugas negara untuk memberikan program yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Jadi, prinsipnya adalah semua hal yang baik yang dirasakan bermanfaat, yang dirasakan masyarakat luas sebagai program yang membantu, ya tentu akan berkelanjutan karena itulah memang tugas dari negara," jelas dia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan, ada 4 aspek yang menjadi perhatian untuk menentukan berlanjutnya suatu program atau tidak.

Baca juga: Anies-Muhaimin Janji Turunkan Rasio Utang Jadi di Bawah 30 Persen

Pertama, aspek apa yang perlu ditingkatkan. Kedua, aspek apa yang perlu dikoreksi. Ketiga, aspek apa yang perlu dihilangkan. Keempat, aspek apa yang perlu dibuat baru.

"Kebanyakan dari kita, ketika bicara change (perubahan) itu dipikirnya nomor tiga dan nomor empat aja, nah itu menurut saya bahaya. Jangan," kata dia.

Anies menyebutkan, dengan menimbang sebuah kebijakan berdasarkan empat aspek tadi, maka yang akan diuntungkan adalah masyarakat. Lantaran, selama ada program yang memiliki manfaat maka memungkinkan untuk berlanjut.

"Saya dulu tugas di Jakarta, habis itu begitu selesai tugas, ada perubahan, ya enggak apa-apa, memang otoritasnya orangnya beda. Tapi kalau empat prinsip itu dipegang, maka publik yang benefit. Kalau itu dilakukan, maka perubahan itu teknocratic not political," pungkas Anies.

Baca juga: Rencana Anies dan Prabowo Pisahkan Badan Penerimaan Pajak dari Kemenkeu