JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp 1.572,2 triliun hingga Oktober 2023. Nilai ini masih jauh dari pagu APBN 2023 dan turun dari realisasi Oktober tahun lalu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi itu baru setara 70 persen dari pagu yang ditetapkan.
Secara lebih rinci, realisasi belanja itu terdiri dari belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp 768,7 triliun (76,8 persen dari target) dan belanja non K/L sebesar Rp 803,6 triliun (64,5 persen dari target).
Jika dilihat secara tahunan (year on year/yoy), realisasi belanja pemerintah pusat turun sebesar 5,9 persen dari Rp 1.671,4 triliun. Penurunan itu utamanya disebabkan oleh belanja non K/L yang terkontraksi 12,4 persen.
"Dari sisi belanja pemerintah APBN telah membelanjakan untuk pemerintah pusat sebesar Rp 1.572,2 triliun, ini artinya 70 persen dari total pagu anggaran," kata Sri Mulyani, dalam konferensi pers APBN KiTa edisi November 2023, Jumat (24/11/2023).
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menjelaskan, kontraksi realisasi belanja non K/L dipicu oleh pembayaran kompensasi energi yang lebih rendah.
Sebab, harga komoditas minyak dan gas (migas) lebih rendah dari tahun lalu, sehingga uang yang perlu dibayarkan pemerintah ke PT Pertamina (Persero), selaku penyalur bahan bakar khusus penugasan, menurun.
Baca juga: Belanja Pemerintah Bakal Topang Laju Ekonomi di Kuartal IV-2022
Tercatat realisasi belanja terkait subsidi dan kompensasi energi mencapai sekitar Rp 232,8 triliun. Nilai ini terdiri dari pembayaran subsidi dan kompensasi listrik sebesar Rp 83,4 triliun, subsidi dan kompensasi BBM sebesar Rp 97,2 triliun, dan subsidi elpiji 3 kilogram sebesar Rp 52,2 triliun.