Dorong Akses Perumahan Layak Huni, Pemerintah Cetuskan Kredit KPR FLPP

KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan bahwa pemerintah terus mendorong ketersediaan akses perumahan yang layak dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Kemenkeu dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (24/11/2023), menyatakan bahwa ketersediaan akses tersebut bertujuan untuk memberikan dampak sosial dan ekonomi yang positif, khususnya demi meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

“Salah satu upaya pemerintah dalam mendukung keterjangkauan pemilikan rumah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dilakukan melalui program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP),” tulis Kemenkeu.

Baca juga: BTN: 30 Persen Pengajuan KPR Ditolak karena Nasabah Terjerat Pinjol

Kemenkeu menjelaskan bahwa program KPR FLPP memberikan akses pemilikan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.  

Hal tersebut merupakan bagian dari perwujudan komitmen pemerintah sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28H Ayat 1 yang menyatakan bahwa Setiap Orang Berhak Hidup Sejahtera Lahir dan Batin, Bertempat Tinggal, dan Mendapatkan Lingkungan Hidup Baik dan Sehat, serta Berhak Memperoleh Pelayanan Kesehatan.

“Selain itu, akses terhadap perumahan yang layak tidak hanya penting dalam pemenuhan mandat UUD 1945, tetapi juga berperan penting dalam penciptaan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan unggul, yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi,” tulis Kemenkeu.

Baca juga: Ekonomi Global Masih Negatif, Sri Mulyani: Jerman dan Inggris Terancam Resesi

Akan tetapi, menyediakan akses ke perumahan layak bagi seluruh warga Indonesia bukanlah pekerjaan mudah. Apalagi negara ini memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dan sekitar 55,9 persen penduduk bertempat tinggal di daerah perkotaan.

Meski demikian, akses tempat tinggal yang layak di daerah perkotaan menjadi mendesak untuk disiapkan agar dapat mengoptimalisasi bonus demografi yang akan terjadi.

Seperti diketahui, saat ini Indonesia memasuki periode bonus demografi dan mayoritas dari penduduk muda Indonesia bertempat tinggal di daerah perkotaan.

Baca juga: Perumnas Tekan Backlog di Perkotaan dengan Bangun Hunian TOD Berkonsep Hijau

Hingga 2023, pemerintah telah mengalokasikan dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar Rp 108,5 triliun melalui dana bergulir dan penyertaan modal negara (PMN) untuk program KPR FLPP setara dengan 1.289.748 unit rumah.

DOK. Humas Kemenkeu Ilustrasi rumah KPR

Sebagai salah satu special mission vehicle (SMV) di bawah Kemenkeu, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF berkomitmen untuk menurunkan beban fiskal pemerintah melalui dukungan pembiayaan porsi FLPP 25 persen.

Dalam pelaksanaanya, SMF menyediakan porsi dana KPR FLPP sebanyak 25 persen yang bersumber dari APBN untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat melalui bank penyalur.

Baca juga: Kemenkeu Sebut APBN Berperan untuk Capai Visi Indonesia Maju 2045

SMF melakukan leverage atas PMN yang diterima dengan menerbitkan surat utang. Dari PMN yang diterima sebanyak Rp 7,8 triliun, SMF telah menyalurkan pembiayaan KPR FLPP sebesar Rp 17,25 triliun atau setara 481.188 unit rumah.

Adapun pada semester I-2023, SMF telah menyalurkan dana dukungan sebesar Rp 2,21 triliun atau setara untuk 59.538 rumah. 

Implementasikan kebijakan FLPP

DOK. Humas Kemenkeu Ilustrasi rumah KPR.