Banyak Aset Negara Diserobot, Bagaimana Progres Sertifikasi BMN?

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) terus melakukan sertifikasi terhadap barang milik negara (BMN). Hal ini dilakukan untuk mengurangi konflik dan mitigasi penyerobatan dari pihak lain.

Direktur BMN DJKN Kemenkeu Encep Sudarwan mengatakan, pada tahun ini pihaknya telah menyelesaikan sertifikasi terhadap 56.858 BMN sampai dengan 18 Desember lalu. Realisasi itu telah jauh melampui target yang ditetapkan pemerintah, yakni sebanyak 51.131 BMN.

"Berarti sudah 111 persen capaian di tahun ini dari seluruh kanwil dan seluruh K/L (kementerian dan lembaga)," ujar dia, dalam media briefing, di Jakarta, Kamis (21/12/2023).

Baca juga: Kemenkeu: Pelaku UMKM Bisa Manfaatkan Aset Negara dengan Harga Terjangkau

Angka sertifikasi BMN itu masih berpotensi bertambah hingga pengujung tahun ini. Sebab, Encep bilang, masih terdapat kanwil belum mencapai target sertifikasi yang telah ditetapkan.

"Secara nasional (sertifikasi BMN) tercapai, tapi ada kantor yang belum tercapai," katanya.

Encep memastikan, pihaknya akan terus mengejar realisasi sertifikasi dari setiap kanwil. Tujuannya adalah untuk mempercepat penyelesaian sertifikasi, sehingga dapat meminimalisir aset negara diserobot pihak lain.

"Dia akan dikejar terus sampai titik darah penghabisan 31 Desember pukul 23.59," ujar Encep.

Program sertifikasi akan dilanjutkan oleh DJKN pada tahun-tahun mendatang. Namun, Encep masih belum memastikan target sertifikasi BMN untuk tahun 2024.

Dalam rangka mempercepat proses sertifikasi, DJKN akan memperluas cakupan BMN kelolaan. Tidak lagi berfokus kepada BMN di bawah K/L, pemerintah akan mengejar sertifikasi aset yang sebelumnya dikelola bersama kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

"Jadi tahun depan ada hal baru yang mau kita kejar," ucap Encep.

Baca juga: Anak Buah Sri Mulyani Akui Banyak Aset Negara di Jakarta yang Diserobot