JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono ingin membawa Indonesia memiliki peran strategis pada rantai pasok (supply chain) lobster di pasar global.
Untuk mencapai keinginan tersebut pihaknya menggandeng pemerintah Vietnam dan membuka jalan investasi bagi para pelaku usaha asal Vietnam untuk melakukan budidaya lobster di Indonesia.
Lewat skema itu, Indonesia tidak hanya mendapat nilai investasi tapi juga transfer teknologi dan pengetahuan budidaya lobster yang modern, hingga akses pasar lobster yang lebih luas.
Baca juga: Menteri KKP Buka Lagi Opsi Ekspor Benur
"Sebagai negara tetangga (Indonesia-Vietnam) kita harus kolaboratif untuk bisa menjadi bagian dari tata kelola perikanan dunia. Artinya kita harus menjadi supply chain global, dan menuju ke sana tidak bisa berdiri sendiri. Kalau kita bersatu, kita bisa jadi yang terbesar di kawasan," tegas Menteri Trenggono menanggapi kabar rencana pemerintah membuka kembali keran ekspor benih bening lobster (benur).
Kerjasama dengan Vietnam diakuinya sekaligus menjadi upaya pemerintah menekan kerugian negara imbas praktik ilegal penyelundupan benur yang masih terus terjadi hingga saat ini.
Setiap tahunnya lebih dari 300 juta ekor benur mengalir secara ilegal dari Indonesia. Padahal, KKP bersama penegak hukum dan kementerian lainnya gencar melakukan pengawasan di berbagai titik rawan, termasuk dengan menambah kapal pengawas.
Dari hasil penelusuran pihaknya, budidaya lobster di Vietnam sudah sangat maju dan 100 persen benur yang digunakan berasal dari Indonesia meski keran ekspor ditutup. Nilai ekspor lobster negara tersebut mencapai miliaran dollar AS, jauh di atas nilai ekspor lobster Indonesia.
Baca juga: Cegah Penyelundupan, Vietnam Ditawari Tanam Investasi Benih Lobster di RI
Untuk itulah, pihaknya mengambil langkah kerja sama guna menekan transaksi ilegal benur sekaligus mendorong adanya transfer teknologi dan pengetahuan bagi para pembudidaya lobster di Indonesia yang sebagian besar masih menggunakan cara tradisional.