Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganjar-Mahfud Ingin Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen, Apa Untungnya buat Rakyat?

Kompas.com - 26/12/2023, 13:30 WIB
Kiki Safitri,
Aprillia Ika

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berupaya mengejar target pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat setiap tahunnya. Lalu, apakah pertumbuhan ekonomi yang tinggi bisa turut dinikmati masyarakat Indonesia secara merata?

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menilai, pertumbuhan ekonomi harus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Tujuannya adalah mengingkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kenapa pertumbuhan ekonomi kita harus naik terus, karena kesejahteraan kita masih di level menegah,” kata Faisal kepada Kompas.com, Minggu (24/11/2023).

“Kita tidak ingin kesejahteraan kita begini terus, kesenjangan kita lebar, penduduk miskin banyak, yang menganggur juga banyak,” tambah dia.

Baca juga: Ekonomi Indonesia Bisa Tumbuh 7 Persen, tapi Harus Kerja Ekstra Keras

Faisal bilang, pertumbuhan ekonomi harus terus didorong untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang selama ini tidak pernah terselesaikan.

“Kita harus naikkan ekonomi kita lebih tinggai, kalau tidak permasalahan ekonomi kita ini tidak pernah terselesaikan,” jelas Faisal.

Baca juga: Mahfud MD: Pertumbuhan Ekonomi Tidak Pernah Capai 7 Persen karena Banyak Korupsi

Sebelumnya, dalam debat Calon wakil presiden (cawapres) Jumat (22/12/2023) lalu, cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak pernah sampai 7 persen setelah era orde baru.

Hal ini dikarenakan korupsi dan inefisiensi yang terjadi pada sektor pendukung pertumbuhan ekonomi.

"Saya sampaikan ke beberapa ahli mereka bilang hanya karena kebodohan kita tidak bisa naikkan pertumbuhan ekonomi 7 persen karena kita ini kaya raya dengan SDA dan SDM yang hebat," ujar Mahfud.

Faisal mengungkapkan, agar Indonesia naik kelas menjadi negara maju, perlu pertumbuhan ekonomi mencapai 7 persen, bahkan di atasnya.

Baca juga: Debat Mahfud Vs Gibran soal Pajak, Pahami Bedanya Rate Pajak, dengan Rasio Pajak

 


Menurut dia, saat ini Indonesia diuntungkan dari bonus demografi, dimana usia muda produktif menjadi mayoritas penduduk, sehingga ada kesempatan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi paling tidak hingga 2035.

“Jika tercapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kita bisa menikmati bonus demografi ini untuk tumbuh lebih cepat, karena penduduk produktifnya kita lebih tinggi,” ujar Faisal.

“Tapi, jika sudah lewat dari tahun 2030 akan sulit kita tumbuh lebih itnggi, karena jumlah usia muda produktif makin berkurang,” lanjut dia.

Baca juga: Daftar Janji Muhaimin, Gibran, dan Mahfud MD di Bidang Ekonomi

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Whats New
Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Whats New
MJEE Pasok Lift dan Eskalator untuk Istana Negara, Kantor Kementerian hingga Rusun ASN di IKN

MJEE Pasok Lift dan Eskalator untuk Istana Negara, Kantor Kementerian hingga Rusun ASN di IKN

Whats New
Great Eastern Life Indonesia Tunjuk Nina Ong Sebagai Presdir Baru

Great Eastern Life Indonesia Tunjuk Nina Ong Sebagai Presdir Baru

Whats New
Dukung Kemajuan Faskes, Hutama Karya Percepat Pembangunan RSUP Dr Sardjito dan RSUP Prof Ngoerah

Dukung Kemajuan Faskes, Hutama Karya Percepat Pembangunan RSUP Dr Sardjito dan RSUP Prof Ngoerah

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com