Bertemu Menpan-RB dan Menkominfo, Erick Thohir Dorong Pembetukan Super Apps Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri BUMN Erick Thohir melakukan pertemuan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi pada hari ini, Kamis (4/1/2024).

Erick mengatakan, pertemuan ketiganya membahas terkait tranformasi digital dalam hal integrasi layanan pemerintah. Tranformasi ini melibatkan Perum Peruri yang akan menjadi Government Technology Agency atau ‘GovTech’ Indonesia.

Dengan demikiannya, nantinya pengembangan digitalisasi layanan pemerintah akan ditangani oleh Perum Peruri.

Baca juga: Mobil Dinas Pejabat Kementerian BUMN Pakai Kendaraan Listrik, Erick Thohir: Hemat BBM!

"Jadi ada satu portal sistem untuk segala kegiatan pemerintah, satu akses masyarakat yang bisa masuk ke prorgam-program pemerintah secara transparan dan terbuka," ujar Erick ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (4/1/2024).

"Tentunya ini kehormatan bagi kami Kementerian BUMN kita mendapatkan penugasan ini," imbuh dia.

Erick menuturkan, pengembangan super apps pemerintah ini tidak hanya disepakati oleh tiga menteri tersebut, tetapi juga oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Ia mengakui, saat ini digitalisasi pelayanan publik di Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara lainnya, seperti Estonia, India, maupun China. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pengembangan layanan publik dengan segera.

"Nah kita dorong digitalisasi pelayanan publik yang memang Indonesia saat ini masih tertinggal," kata Erick.

Sementara itu, Menpan-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan, dalam mendukung Perum Peruri sebagai ‘GovTech’ Indonesia, atau pengembang digitalisasi layanan publik, maka akan dilakukan rekrutmen atau mobilitas talenta digital ke BUMN tersebut.

Rekrutmen talenta digital diharapkan selesai pada Januari 2024. Talenta-talenta tersebut rencananya diambil dari tim digital instansi pemerintah, talenta digital BUMN, serta rekrutmen sumber daya manusia Perum Peruri.

Anas menyebut, peningkatan peran Perum Peruri menjadi GovTech ini sesuai dengan mandat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

"Timeline sudah disusun, siapa mengerjakan apa, persiapannya apa, sudah dilakukan, dan hari ini ada komitmen luar biasa dari Pak Menteri BUMN untuk mengerjakan arahan Bapak Presiden," ungkapnya.

Baca juga: BUMN Mau Bangun Super Apps di Bidang Kesehatan

Melalui digitalisasi layanan pemerintah ini, setidaknya ada 9 layanan prioritas yang menjadi fokus dalam pengembangan sistem ini.

Seperti sektor layanan penerbitan SIM dan izin keramaian atau event, bantuan sosial, layanan kesehatan, layanan pendidikan, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan Satu Data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal service dan layanan aparatur negara.

Sementara itu, Menkominfo Budi Arie Setiadi menyatakan siap mendukung terbentuknya GovTech dengan memaksimalkan pembangunan Portal Nasional. Menurutnya, GovTech sangat penting agar digitalisasi layanan pemerintah bisa terpadu dan terintegrasi.

Kementerian Kominfo pun berperan melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) prioritas, sesuai dengan standar pembangunan aplikasi dan interoperabilitas data.

"Tranformasi digital ini harus memenuhi tiga prinsip, pertama inklusif artinya seluruh warga negara Indonesia harus terlayani tanpa terkecuali. Kedua memberdayakan dan ketiga berkelanjutan. Itu yang penting," tutupnya.

Baca juga: Basa-basi Ekonomi Digital