Industri Rokok Disebut Dibebani Kebijakan Restriktif

JAKARTA, KOMPAS.com - Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof Dr Syamsul Arifin, M.Si berpandangan petani tembakau yang jumlahnya jutaan memiliki kontribusi besar bagi penerimaan negara setiap tahunnya.

Belum lagi kontribusi di sektor lain. Di lain sisi, keberadaan mereka terancam dengan kebijakan pemerintah yang mengganggu kelangsungan hidupnya.

Menurut Syamsul, kegiatan seminar nasional dan bedah buku Seminar Nasional Cakap Cukai dan Bedah Buku yang digelar Fakultas Ekonomi Bisnis UMM bersama KADIN Jawa Timur ini merupakan bagian dari sharing pengetahuan, berbagi informasi terkait dinamika kebijakan cukai di hadapan civitas akademika.

Baca juga: Pengusaha Nilai Pajak Rokok Elektrik jadi Pukulan Telak bagi Industri

KOMPAS.COM/ATMO Seorang petani sedang merawat tanaman tembakau di sawah

Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun berpendapat, Indonesia perlu kepemimpinan yang mendukung kepentingan nasional agar industri hasil tembakau (IHT) tak melulu dipojokkan dengan kebijakan yang restriktif.

Hal itu mengingat terdapat 300an regulasi baik di tingkat Undang Undang sampai dengan Peraturan Daerah yang dibuat oleh pemerintah dinilai mengganggu iklim usaha rokok nasional.

"Diperlukan pemimpin yang mampu melakukan harmonisasi regulasi penting untuk kelangsungan IHT dan memberi arah yang jelas bagi seluruh kepentingan ekosistem pertembakauan," tegas Misbakhun dalam keterangannya, Senin (8/1/2024).

Misbakhun mengingatkan adanya tekanan kepentingan global lewat Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), ditambah lagi dengan polemik RPP Kesehatan tembakau dipastikan petani tembakau dan cengkeh, termasuk pemda penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) akan terus merana.

Baca juga: Pantas Saja Rokok Ilegal Digemari, Harganya Murah, yang Jualan Pun Cuan

Padahal, IHT sudah terbukti jelas menjadi tulang punggung penerimaan APBN, dengan setoran cukai sekitar Rp 300 triliun setiap tahunnya serta menyerap jutaan tenaga kerja nasional.