Industri Rokok Disebut Dibebani Kebijakan Restriktif

SHUTTERSTOCK/RISTOFORESCAN Ilustrasi rokok, cukai rokok. Daftar harga jual rokok tahun 2024.

"Sampai sekarang kalau cara pemerintah mengelola IHT nasional masih seperti ini, maka perdebatannya tak akan selesai dalam 3 tahun yang akan datang. Dan saya kaget bahwa isu yang sangat krusial seperti ini tak dimasukkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam debatnya capres-cawapres. Harusnya dimasukkan karena menyangkut jutaan tenaga kerja, menyangkut sekitar Rp 300 triliun penerimaan negara," tegasnya.

Menurut legislator partai Golkar ini, RPP Kesehatan tembakau menjadi alat yang dinilai paling jahat dalam mengganjal IHT nasional, karena hanya melihat satu aspek kesehatan saja.

"Saya berharap pasal yang berkaitan dengan IHT di RPP ini bisa dibatalkan atau dikeluarkan terlebih dahulu dari RPP Kesehatan sebelum ada analisis yang cukup mendalam terkait dampak ekonomi dan juga sektor-sektor terkait, yaitu pertanian, periklanan, ritel, tenaga kerja, dan sektor lain," kata Misbakhun.

Baca juga: Kenaikan Tarif Cukai Dinilai Picu Maraknya Rokok Ilegal

Misbakhun menilai RPP Kesehatan yang masuk terlalu dalam ke industri tembakau menafikan hak-hak lain yang juga dijamin Konstitusi seperti petani tembakau. Akibatnya para petani dan buruh tembakau dirugikan. (Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Tendi Mahadi)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Industri Rokok Disebut Telah Dibebani Kebijakan Restriktif