Dorong Energi Terbarukan, Anies-Cak Imin Ingin Bioenergi Tak Sebatas pada Sawit

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut satu, Anies Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (Amin) berjanji mengembangkan bioenergi atau bahan bakar berbasis nabati jika terpilih dalam Pilpres 2024. Hal ini sebagai upaya mendorong transisi ke energi baru terbarukan (EBT).

Juru Bicara Tim Nasional (Timnas) Amin, Irvan Pulungan mengatakan, dalam pengembangan bioenergi tidak bisa hanya berbasis pada sumber nabati tertentu saja, seperti sawit, melainkan harus lebih luas.

Ia mencontohkan, seperti pada program peningkatan bauran energi terbarukan yang dicanangkan pada 2006 lalu di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di mana tak hanya berfokus pada sawit.

Baca juga: Menteri ESDM Sebut Transisi Energi Baru Terbarukan Baru 60 Persen dari Target

"Jangan lupa, 2006 itu SBY melahirkan blueprint bahan yang dari nabati. Nah di situ tidak hanya terfokus kepada sawit, tapi yang lain-lain, ada macam-macam lah," ujarnya dalam webinar Meneropong Bioenergi di Tangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029, Rabu (10/1/2024).

Menurutnya, semangat pemanfaatan nabati sebagai sumber energi terbarukan harus kembali digaungkan, sehingga Indonesia bisa mendorong percepatan transisi ke energi yang lebih ramah lingkungan.

"Semangat itu harus dibangkitkan kembali, perlu kembali diangkat dan diperkuat dengan konsep demokrasi energi dan keadilan ekologis," kata dia.

Selain bioenergi, pengembangan EBT juga akan dilakukan dengan memanfaatkan potensi alam lainnya, hidro atau air hingga tenaga surya.

Lebih lanjut, Irvan mengatakan, transisi energi tersebut akan dilakukan secara berkeadilan, yang dalam hal ini berarti melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan hingga implementasinya.

"Khususnya masyarakat rentan, perempuan, difabel, dan anak untuk terlibat dalam proses-proses tersebut," ucapnya.

Kemudian transisi energi juga dilakukan dengan dibarengi perbaikan tata kelola, khususnya harmonisasi baik seca vertikal maupun horizontal, sehingga terjadi harmonisasi kebijakan dan aksi di antara tingkat nasional dan sub nasional.

Soal pendanaan dalam pengembangan energi terbarukan, Irvan bilang, perlu dilakukan inovasi agar semakin banyak pihak yang terlibat, tidak hanya pemerintah melainkan juga swasta.

"Selain itu, (melakukan) intervensi demand dan supply, pensiun dini PLTU batu bara, itu juga penting dan itu akan mendorong kita untuk melahirkan energi-energi baru sebagai sumber energi kita," pungkas dia.

Baca juga: Ambisi Gibran, RI Jadi Raja Energi Hijau Dunia, Ekonom: Bisa Tercapai, asal Bauran EBT 44 Persen pada 2030