Utang Luar Negeri RI Naik Jadi Rp 6.237 Triliun, BI Ungkap Pemicunya

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) mencatat nilai utang luar negeri (ULN) Indonesia meningkat pada November 2023. Ini mengakhiri tren penurunan pada beberapa bulan sebelumnya.

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, posisi utang luar negeri mencapai 400,9 miliar dollar AS atau setara Rp 6.237,60 triliun (asumsi kurs Rp 15.559 per dollar AS). Posisi ini lebih tinggi dari Oktober 2023 sebesar 392,2 miliar dollar AS atau setara Rp 6.102,24 triliun.

Jika dilihat secara tahunan (year on year/yoy), posisi utang luar negeri meningkat sebesar 2 persen pada November lalu. Pertumbuhan itu lebih pesat dibanding bulan sebelumnya sebesar 0,7 persen secara yoy.

Baca juga: Penyebab Jumlah Utang Pinjol Membengkak Hampir Tembus Rp 60 Triliun, OJK: Masyarakat Butuh

"Posisi ULN Indonesia pada November 2023 tercatat sebesar 400,9 miliar dollar AS, atau tumbuh 2 persen," ujar Erwin, dalam keterangannya, Senin (15/1/2024).

Lebih lanjut Erwin bilang, pertumbuhan itu utamanya disebabkan oleh transaksi utang luar negeri sektor publik. Selain itu, pelemahan dollar AS terhadap mayoritas mata uang global juga memicu pertumbuhan ULN.

"Berdampak pada meningkatnya angka statistik ULN Indonesia valuta lainnya dalam satuan dollar AS," kata Erwin.

Baca juga: Bisakah Imbal Hasil Surat Utang RI Serendah Jepang? Ini Kata Stafsus Sri Mulyani

Jika dilihat bedasarkan pembentuknya, utang luar negeri RI terdiri dari ULN pemerintah sebesar 192,6 miliar dollar AS atau setara Rp 2.996,66 triliun dan ULN swasta sebesar 196,2 miliar dollar AS atau setara Rp 3.052,67 triliun.

Sementara posisi ULN pemerintah tercatat meningkat secara bulanan, dari 185,1 miliar dollar AS. Secara tahunan, ULN pemerintah juga meningkat, yakni sebesar 3 persen.

Kenaikan utang luar negeri pemerintah dipicu oleh peningkatan penempatan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan internasional, dalam bentuk Sukuk Global. Menurut Erwin, hal itu terjadi seiring sentimen positif kepercayaan pelaku pasar sejalan dengan mulai meredanya ketidakpastian pasar keuangan global.

Baca juga: Proyek Kereta Cepat Masih Dibayangi Utang China, Tenornya Jadi Lebih Panjang

"Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel," tuturnya.

Bank sentral menilai, posisi ULN pemerintah masih aman. Hal ini terefleksikan dari pangsa utang jangka panjang yang mencapai 99,8 persen dari total ULN pemerintah.

Sementara itu, posisi ULN swasta tercatat kembali menurun dari bulan sebelumnya sebesar 196,9 miliar dollar AS. Secara tahunan, ULN swasta juga terkontraksi, yakni sebesar 2,3 persen.

Baca juga: Penyaluran Utang Pinjol Tumbuh Pesat, Hampir Tembus Rp 60 Triliun

Kontraksi pertumbuhan ULN tersebut bersumber dari lembaga keuangan dan perusahaan bukan lembaga keuangan yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 6,1 persen dan 2,5 persen secara yoy, lebih dalam dibandingkan kontraksi pada bulan sebelumnya masing-masing sebesar 2,4 persen dan 2,3 persen.

BI menilai, posisi ULN swasta juga masih terjaga, dengan porsi utang jangka panjang mencapai 75,5 persen terhadap total ULN swasta.

Dengan melihat berbagai perkembangan tersebut, BI menilai, ULN RI tetap terkendali, meskipun rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) tercatat meningkat menjadi 29,3 persen. Sementara itu, pangsa utang jangka panjang tercatat meningkat menjadi 87,1 persen.

"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya," ucap Erwin.

Baca juga: Saat Pengeluaran Masyarakat untuk Bayar Utang Kian Meningkat...