OJK Rilis Aturan Baru untuk Emiten yang Tercatat di Lebih dari Satu Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengguna Standar Akuntansi Keuangan Internasional di Pasar Modal (POJK 26/2023).

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK Aman Santosa mengatakan, penerbitan POJK ini ditujukan untuk penyederhanaan penyampaian pelaporan keuangan bertujuan umum dan memberikan kepastian hukum bagi perusahaan terbuka yang tercatat di lebih dari satu negara dalam menyusun laporan keuangan.

Penerbitan POJK 26/2023 merupakan tindak lanjut dari komitmen Pemerintah Indonesia dalam forum G20.

Baca juga: OJK Terbitkan Aturan Baru, Modal Ventura Harus Jalankan Bisnis Sesuai Kategori

"Bertujuan untuk meningkatkan peringkat Indonesia di mata dunia dalam rangka mendukung dan meningkatkan penerapan standar akuntansi keuangan yang berkualitas dan diterima secara internasional," kata dia dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (18/1/2024).

Ia menjelaskan, peraturan tersebut berisi ketentuan umum yang berisi definisi emiten, perusahaan terbuka tercatat di lebih dari satu negara.

Aturan baru ini juga berisi definisi ketentuan akuntansi di bidang pasar modal, standar akuntansi keuangan internasional, pengguna SAK internasional, dan laporan tahunan.

Berikut ini adalah ketentuan mengenai penyusunan laporan keuangan.

Baca juga: OJK Proyeksi Premi Asuransi Jiwa Bakal Tumbuh 4,4 Persen pada 2024

1. Ketentuan akuntansi yang menjadi acuan bagi perusahaan terbuka tercatat di lebih dari 1 negara.

2. Kewajiban menyusun laporan keuangan sesuai ketentuan akuntansi bagi perusahaan terbuka tercatat di lebih dari satu negara.

3. Pengaturan opsi untuk menyusun laporan keuangan sesuai SAK Internasional dan mengecualikan peraturan OJK terkait.

4. Tanggal efektif penerapan SAK Internasional bagi Pengguna SAK Internasional.

5. Persyaratan pengungkapan yang wajib dilakukan ketika memilih opsi untuk menggunakan SAK Internasional sebagai acuan penyusunan laporan keuangan.

6. Kewajiban bagi Pengguna SAK Internasional untuk menerapkan SAK Internasional secara konsisten dan ketentuan peralihan saat Pengguna SAK Internasional tidak lagi menjadi perusahaan terbuka tercatat di lebih dari 1 negara.