Peta Hilirisasi Nikel

HUBUNGAN ekonomi dan politik, pasar dan pemerintah kadang berbenturan, dan kadang saling melengkapi. Kadang ekonomi memengaruhi politik dan kadang pemerintah mengintervensi pasar.

Ada kalanya intervensi pemerintah memperburuk pasar, adakala intervensi membuahkan keberhasilan. Salah satu case study kisah sukses pemerintah mengintervensi pasar adalah saat menerapkan kebijakan hilirisasi pertambangan.

Secara historis, UU No. 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) merupakan ujung tombak hilirisasi nikel di Indonesia. UU ini turut mengubah struktur produksi, produk, sekaligus kepemilikan tambang mineral.

UU yang lahir di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) ini mengatur proses pertambahan nilai melalui larangan ekspor, kewajiban smelter, kepatuhan pada domestic market obligation, dan divestasi saham bagi PMA.

Tidak hanya berperan sebagai regulator, pemerintahan SBY turut menjadi fasilitator menghubungkan PT Bintang Delapan Investment dan PT Sulawesi Mining Investment, lewat kerja sama dengan Presiden Xi Jinping sehingga terbentuk Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).

Sejak 12 Januari 2014 atau lima tahun setelah UU No. 4 Tahun 2009 terbit yang berarti menjelang akhir pemerintahan SBY.

Kebijakan nasionalisme sumber daya tersebut berlanjut pada masa Presiden Joko Widodo (2014-2024). Masa pemerintahan Jokowi, intensitas dan ekstensifikasi kebijakan hilirisasi nikel meningkat drastis.

Meski, masih terdapat beberapa relaksasi ekspor nikel mentah antara kurun 2015 sampai 2022, untuk menyesuaikan kebutuhan pasar.

Berdasarkan data Kementerian ESDM intensitas itu membuahkan 116 unit smelter nikel baik yang sudah dibangun, masa konstruksi dan rencana.

Dari sisi ekonomi, ekspor produk nikel setengah jadi, feronikel meningkat. Dari 3,3 miliar dollar AS pada 2017, menjadi 29 miliar dollar AS pada 2022.

Peta aktor dan kepentingan

Kebijakan hilirisasi nikel turut menggeser pangsa pasar perusahaan nikel, tujuan ekspor, dan menimbulkan resistensi internasional.

Pangsa pasar Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) mendominasi dengan porsi 50 persen, PT Vale Indonesia Tbk (INCO) turun 22 persen dari 77 persen pada 2014, Virtue Dragon menguasai 11 persen, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) sebesar 5 persen, Harita Group sebesar 6 persen, dan perusahaan lainnya 6 persen.

Sementara itu, negara tujuan ekspor nikel terbesar turut bergeser dari Jepang ke China. Data BPS menyebut, pada Januari - September 2021, Jepang menjadi tujuan ekspor produk nikel dengan porsi mencapai 84,58 persen pada 2022, China menjadi tujuan ekspor produk nikel dengan pangsa pasar 85 persen.

Kondisi pangsa pasar perusahaan dan tujuan ekspor produk turunan nikel menunjukkan penerima manfaat terbesar dari kebijakan hilirisasi nikel di Indonesia adalah China.

Manfaat yang diperoleh China dari hilirisasi nikel kontras dengan gugatan Uni Eropa ke WTO. Gugatan Uni Eropa yang berlandaskan pada pembatasan ekspor bakal menutup akses bahan baku industri baja.