JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) merasa khawatir dengan aturan pelarangan terbatas (lartas) impor bahan baku yang akan berlaku pada Maret 2024.
Adapun aturan lartas impor bahan baku tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.
Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan, sebagian industri hulu lokal belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan bahan baku industrinya, sehingga tetap perlu melakukan impor bahan baku produk.
"Apindo khawatir bahwa pelarangan terbatas yang tidak tepat berdasarkan sektoral industri akan menimbulkan gangguan rantai pasok di sejumlah industri dalam negeri," kata Shinta dalam keterangan tertulis, Senin (19/2/2024).
Shinta mengatakan, pihaknya memahami kepentingan besar pemerintah untuk meningkatkan industri dalam negeri menjadi landasan terbitnya Permendag Nomor 36/2023, dan telah dengan baik mengatur tata kelola impor yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas industri intermediate dan hilir.
Namun, ia mengatakan, Apindo menemukan beberapa pasal terkait pembatasan importasi bahan baku dan bahan pembantu terdapat kapasitas domestik industri hulu yang sangat terbatas.
"Dalam beberapa butir HS Code ini kebijakan strategis perlu direvisi untuk mempermudah importasi bahan baku atau bahan pembantu," ujarnya.
Baca juga: AS-RI Kerja Sama Mineral Kritis, Luhut: Mereka Butuh Bahan Baku Industri Mobil Listriknya
Di sisi lain, Shinta berharap adanya pengaturan yang lugas dan penindakan yang tegas dari penegakan hukum dalam hal importasi produk jadi yang membanjiri pasar Indonesia secara ilegal.
Hal ini, kata dia, sudah sangat mengorbankan produk domestik seperti pakaian, sepatu, furnitur dan produk jadi lainnya yang merupakan hasil industri padat karya.
"Atas dasar ini APINDO sangat mengapresiasi pemerintah yang telah memberlakukan dengan tegas kembalinya sejumlah HS Code Post Border untuk dikembalikan ke Border," tuturnya.
Baca juga: BI: Substitusi Impor Bahan Baku Industri Perlu Dipercepat
Sementara itu, Ketua Bidang Perdagangan Apindo, Anne Patricia Sutanto berharap Permendag 36 tahun 2023 tidak menyulitkan sektor retailer yang mempunyai kegiatan usaha yang resmi dan dapat dipertanggungjawabkan lantaran sektor retail juga termasuk sektor usaha padat karya.
Untuk itu, menurut dia, harmonisasi industri hulu, intermediate, hilir, dan retail perlu dijalankan mengikuti dinamika pasar, sehingga daya saing produk dalam negeri tetap terjaga dan berimbang dengan produk impor.
"Pengkajian harmonisasi supply chain ini perlu dilakukan dari waktu ke waktu untuk menghindari inflasi yang berlebih atau banjirnya produk impor di dalam negeri," kata Anne.
Anne berharap peraturan teknis dalam pemberlakuan permendag 36 tahun 2023 ini sudah disosialisasikan kepada seluruh stakeholders terkait, sehingga tidak terjadi backlog atas rutinitas supply chain di tiap sektor yang terdampak.
Baca juga: Impor Bahan Baku ke Indonesia Meningkat, Apa Artinya?