Usai Pemilu 2024, Bos OJK Sebut RI Tak "Wait and See" Lagi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan, pada 2023 sektor jasa keuangan Indonesia tumbuh positif. Sektor jasa keuangan Indonesia juga dinilai kuat dan stabil.

"Indonesia tidak dalam periode wait and see seperti yang kerap didengungkan sebelum pemilu (pemilihan umum)," kata dia dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2024, Selasa (20/2/2024).

Ia menambahkan, saat ini Indonesia telah melaksanakan pemilu dengan 204,8 juta pemilih terdaftar dengan turn out sekitar 80 persen atau 164 juta pemilih.

Baca juga: OJK Masih Periksa Dugaan Fraud di Pinjol Investree

Hal ini kata dia, menjadikan Indonesia menjadi negara presidensial terbesar di dunia. Indonesia juga dikenal dengan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.

Bahkan, 164 juta pemilih ini jauh lebih besar daripada jumlah pemilih Pilpres di negara manapun.

Pemilu 2024 yang telah berlangsung sesuai yang diharapkan menjadi modalitas pembangunan dan stabilitas industri jasa keuangan.

Mahendra menjelaskan, pada awal 2024 ini ekonomi dunia pada umumnya berjalan optimistis. Hal itu didorong dengan berbagai kebijakan yang mampu menurunkan ketidakpastian.

Baca juga: OJK Cabut Izin Usaha 2 BPR di Sidoarjo dan Solo

"Sehingga perekonomian global diperkirakan terhindar dari resesi," imbuh dia.

Meskipun begitu, berbagai risiko turunan masih perlu diwaspadai. Hal itu terutama beban pinjaman dan utang, lemahnya permintaan dan divergensi, dan faktor resiko geopolitik.

Tak hanya itu, potensi kebijakan politik dari berbagai pemilu menjadi variabel yang belum dapat diketahui.

"Akibatnya proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan lambat," tandas dia.

Baca juga: Investree Diduga Langgar Operasional dan Pelindungan Konsumen, OJK Investigasi