Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kebijakan Fiskal yang Digunakan untuk Mengurangi Jumlah Uang Beredar

Kompas.com - 31/03/2024, 05:47 WIB
Muhammad Idris

Penulis

KOMPAS.com - Kebijakan fiskal yang digunakan untuk mengurangi jumlah uang beredar adalah kebijakan fiskal kontradiktif. Ini biasanya dilakukan dengan memotongan pengeluaran pemerintah hingga menaikkan tarif pajak.

Mengutip laman resmi Dana Moneter Internasional (IMF), pengertian kebijakan fiskal adalah penggunaan pengeluaran pemerintah dan perpajakan untuk mempengaruhi perekonomian. Pemerintah biasanya menggunakan kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan serta mengurangi kemiskinan.

Sebagai contoh, ketika ekonomi sedang berkembang dan tingkat inflasi meningkat karena permintaan yang tinggi, kebijakan fiskal kontradiktif akan menerapkan pengetatan fiskal APBN, seperti pemotongan belanja pemerintah atau peningkatan pajak, untuk menahan konsumsi masyarakat dan mengendalikan inflasi.

Baca juga: Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Kebijakan fiskal kontradiktif sering kali sulit dilaksanakan secara efektif karena memerlukan keputusan politik yang kuat dan seringkali tidak populer.

Selain itu, terdapat risiko bahwa kebijakan semacam itu dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi atau bahkan memicu resesi jika tidak dilakukan dengan hati-hati dan pada waktu yang tepat.

Kebijakan fiskal yang digunakan untuk mengurangi jumlah uang beredar

Beberapa kebijakan fiskal yang dapat diterapkan untuk mengatasi inflasi antara lain:

1. Menaikkan pajak

Peningkatan tarif pajak dapat mengurangi daya beli masyarakat karena menyisakan lebih sedikit uang bagi individu dan perusahaan untuk menghabiskan. Ini dapat membantu menurunkan permintaan agregat dan mengendalikan inflasi.

2. Pemotongan belanja pemerintah

Pemerintah dapat memotong pengeluaran untuk proyek-proyek infrastruktur atau program-program lainnya, yang juga dapat mengurangi permintaan agregat dalam ekonomi.

3. Pengetatan anggaran APBN

Pemerintah dapat mengadopsi kebijakan pengeluaran yang lebih konservatif dalam perencanaan anggaran, dengan menekankan pengeluaran pada proyek-proyek yang memang diperlukan secara mendesak, sehingga mengurangi tekanan inflasi yang disebabkan oleh pengeluaran berlebihan.

4. Menaikkan suku bunga kredit

Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan bank sentral untuk menaikkan suku bunga atau menerapkan kebijakan kredit yang lebih ketat, yang dapat mengurangi ketersediaan kredit dan menghambat belanja konsumen serta investasi perusahaan.

Kebijakan fiskal yang digunakan untuk mengurangi jumlah uang beredar adalah dengan memotong beberapa anggaran.KOMPAS.com/ RUBY RACHMADINA Kebijakan fiskal yang digunakan untuk mengurangi jumlah uang beredar adalah dengan memotong beberapa anggaran.

Baca juga: Kebijakan Fiskal Adalah Kebijakan Pemerintah Dalam Bidang Apa?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasabah Jiwasraya yang Setuju Restrukturisasi ke IFG Life Terus Bertambah

Nasabah Jiwasraya yang Setuju Restrukturisasi ke IFG Life Terus Bertambah

Whats New
Bank DKI Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 hingga 30 Juni 2024, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Bank DKI Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 hingga 30 Juni 2024, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Whats New
Kemendag Rilis Daftar 11 Komoditas dengan Perubahan Lartas, Apa Saja?

Kemendag Rilis Daftar 11 Komoditas dengan Perubahan Lartas, Apa Saja?

Whats New
Wafatnya Presiden Iran Diyakini Tak Berdampak Signifikan ke Perekonomian Global

Wafatnya Presiden Iran Diyakini Tak Berdampak Signifikan ke Perekonomian Global

Whats New
Anomali Harga Emas yang Terus-terusan Cetak Rekor Tertinggi

Anomali Harga Emas yang Terus-terusan Cetak Rekor Tertinggi

Whats New
Menhub Curhat Kurangnya Komitmen Pemda Bangun Transportasi Massal

Menhub Curhat Kurangnya Komitmen Pemda Bangun Transportasi Massal

Whats New
Demi Jaga Integritas Perkebunan, Kementan Adakan Sosialisasi SPI

Demi Jaga Integritas Perkebunan, Kementan Adakan Sosialisasi SPI

Whats New
Kementerian BUMN Beberkan Penyebab Terjadinya Indikasi Korupsi di Biofarma

Kementerian BUMN Beberkan Penyebab Terjadinya Indikasi Korupsi di Biofarma

Whats New
Jadwal Operasional BCA Selama Libur 'Long Weekend' Waisak 2024

Jadwal Operasional BCA Selama Libur "Long Weekend" Waisak 2024

Whats New
14 Etika E-mail Profesional yang Perlu Diketahui

14 Etika E-mail Profesional yang Perlu Diketahui

Work Smart
Ini Penyebab Indofarma Mandek Bayar Gaji Karyawan

Ini Penyebab Indofarma Mandek Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Singapura Promosikan Diri Jadi Tuan Rumah Konferensi dan Pameran

Singapura Promosikan Diri Jadi Tuan Rumah Konferensi dan Pameran

Whats New
Bank DKI Buka Lowongan Kerja hingga 31 Mei 2024, Simak Kualifikasinya

Bank DKI Buka Lowongan Kerja hingga 31 Mei 2024, Simak Kualifikasinya

Work Smart
Belanda Mau Investasi Energi Terbarukan di RI Senilai Rp 10,16 Triliun

Belanda Mau Investasi Energi Terbarukan di RI Senilai Rp 10,16 Triliun

Whats New
Mau Bangun KRL Surabaya-Sidoarjo, Menhub Gandeng Bank Pembangunan Jerman

Mau Bangun KRL Surabaya-Sidoarjo, Menhub Gandeng Bank Pembangunan Jerman

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com