7 Instrumen Kebijakan Fiskal yang Sering Digunakan di Indonesia

KOMPAS.com - Ada beberapa instrumen kebijakan fiskal yang sering digunakan pemerintah. Pajak adalah instrumen yang bisa dibilang paling sering dipakai.

Dikutip dari laman Dana Moneter Internasional (IMF), kebijakan fiskal adalah penggunaan pengeluaran pemerintah dan perpajakan untuk mempengaruhi perekonomian.

Pemerintah biasanya menggunakan kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan yang kuat dan berkelanjutan serta mengurangi angka kemiskinan.

Salah satu peran utama kebijakan fiskal adalah untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal untuk meningkatkan konsumsi masyarakat, mengurangi tarif pajak, atau memberikan insentif bagi investasi swasta.

Baca juga: Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Tindakan ini bertujuan untuk menggerakkan perekonomian dari masa resesi atau stagnasi. Kebijakan fiskal juga digunakan untuk mencapai stabilitas ekonomi dengan mengatur tingkat pengeluaran dan penerimaan negara.

Misalnya, dalam situasi di mana inflasi meningkat, pemerintah dapat mengurangi pengeluaran atau menaikkan tarif pajak untuk mendinginkan perekonomian dan mengendalikan inflasi.

Sebaliknya, dalam situasi deflasi atau penurunan aktivitas ekonomi, pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran atau menurunkan tarif pajak untuk mendorong pertumbuhan.

Instrumen kebijakan fiskal

Instrumen kebijakan fiskal adalah alat-alat yang digunakan pemerintah untuk menerapkan kebijakan fiskal tersebut. Berikut ini yang termasuk instrumen kebijakan fiskal yaitu:

Baca juga: 7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

1. Pajak

Instrumen kebijakan fiskal adalah pajak. Pemerintah dapat menggunakan pajak sebagai instrumen untuk mengatur penerimaan negara.

Pemerintah bisa saja menaikkan atau menurunkan tarif pajak, memperluas atau membatasi basis pajak, serta memberlakukan insentif pajak untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu.

Pemerintah dapat mengatur tarif pajak untuk berbagai jenis pendapatan, termasuk pendapatan individu, perusahaan, atau properti.

Dengan menaikkan atau menurunkan tarif pajak, pemerintah dapat mengatur jumlah pendapatan yang diterima negara, serta memengaruhi perilaku konsumen dan produsen.

Pemerintah juga dapat menggunakan kebijakan pajak untuk mengendalikan inflasi. Misalnya, dengan menaikkan tarif pajak pada barang-barang tertentu yang memiliki permintaan tinggi dan kontribusi signifikan terhadap inflasi, pemerintah dapat mengurangi permintaan dan memperlambat laju inflasi.

Baca juga: Apa Saja Kebijakan Bank Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Moneter?

2. Pengeluaran APBN

Pemerintah dapat mengatur pengeluaran APBN untuk mengendalikan tingkat belanja negara. Pengeluaran negara dapat dialokasikan untuk berbagai program dan proyek, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

3. Defisit APBN

Dalam situasi tertentu, pemerintah dapat memutuskan untuk melakukan pengeluaran defisit, yaitu menghabiskan lebih dari yang diperolehnya dari pendapatan. Ini dapat dilakukan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek.