Jika Terpilih Jadi Presiden, Ini Kebijakan Utang Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto kerap melontarkan kritik tajam kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo karena lonjakan tinggi utang pemerintah dalam 4 tahun terakhir.

Bahkan dalam berbagai kesempatan, Prabowo juga kerap mengatakan bahwa lonjakan utang pemerintah itu sudah mengancam kedaulatan negara.

Lantas, apakah Prabowo mengambil jalan tak berutang andai berkuasa atau menang di Pilpres 2019?

Dalam program aksinya, Prabowo-Sandiaga menyatakan dengan jelas akan menghentikan praktik berutang yang tidak sehat dan tidak produktif, seperti berutang untuk bayar bunga utang, dan berutang untuk membayar biaya rutin.

Namun, Prabowo-Sandiaga menyatakan bahwa penarikan utang baru bisa ditolerir jika berbasis pada pembiayaan proyek pembangunan yang spesifik yang membuka lapangan kerja seluas-luasnya.

Anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Drajad Wibowo mengatakan, Prabowo-Sandi akan mencoba menurunkan utang pemerintah secara siginifikan andai memenangkan pilpres.

"Ini berarti Indonesia akan mengurangi jumlah utang baru dari pemerintah," ujarnya kepada Kompas.com, Jakarta, Senin (8/4/2019).

Untuk membiayai pembangunan, Drajad mengatakan Prabowo-Sandiaga akan mengoptimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Oleh karena itu rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) akan digenjot hingga 16 persen.

Selain itu, pembiayaan pembangunan juga akan lebih mengandalkan investasi sektor swasta. Sosok Sandiaga dinilai punya pengalaman lebih menarik investor masuk ke Indonesia.

"Prabowo dan Sandi sudah pengalaman terjun langsung melakukan investasi dalam jumlah besar. Jadi sudah menguasai lika-liku dan seni investasi," kata dia.

"Mereka juga sudah masuk ke dalam jaringan investasi global, bahkan sudah mempunyai good will yang memang bernilai tinggi dalam dunia investasi," sambung Drajad.