Di Thailand, Penguatan Nilai Tukar Malah Bikin Sakit Kepala

BANGKOK, KOMPAS.com - Menteri pariwisata Thailand menyalahkan penguatan nilai tukar baht sebagai biang keladi menurunnya jumlah kedatangan wisatawan ke negeri tersebut. Sang menteri pun bakal membicarakan kondisi itu dengan gubernur bank sentral.

Dilansir dari Bloomberg, Jumat (19/7/2019), Menteri Pariwisata dan Olahraga Thailand Pitak Ratchakitprakarn mengarakan, kedatangan turis asing anjlok lantaran nilai tukar baht terlalu perkasa.

Ratchakitprakarn mengungkapkan, dirinya akan berdiskusi dengan Bank of Thailand dan menteri keuangan untuk mengambil langkah guna mendukung industri pariwisata.

Nilai tukar baht Thailand merupakan salah satu yang terkuat di antara negara-negara berkembang dalam setahun terakhir. Penguatan baht juga menjadi tantangan bagi perekonomian yang pada saat bersamaan terdampak ketegangan perdagangan global.

"Kekuatan baht Thailand adalah salah satu alasan mengapa jumlah turis asing menurun karena mereka yang datang akan memperoleh sedikit uang dari mata uang mereka untuk dibelanjakan," jelas Ratchakitprakarn.

"Pariwisata adalah salah satu pendorong utama penerimaan negara kita. Saya akan melakukan apapun yang saya bisa untuk memastikan kedatangan (turis) meningkat dan lebih banyak penerimaan yang diperoleh dibanding sebelumnya," imbuh dia.

Pariwisata adalah salah satu komponen penting perekonomian Thailand. Sektor pariwisata menyumbang sekira seperlima dari produk domestik bruto (PDB) ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara itu.

Ratchakitprakarn menegaskan dirinya masih tetap berpegang pada target kedatangan turis asing sebanyak 39,9 juta pada tahun ini. Angka tersebut merupakan hasil revisi ke bawah.

Akan tetapi, ia tak berkomentar mengenai apakah Thailand akan mencapai target penerimaan negara dari sektor pariwisata sebesar 3,2 triliun baht pada tahun ini.

Kedatangan turis asing ke Thailand anjlok menjadi 2,9 juta sepanjang Juni 2019. Angka itu turun dibandingkan 3,03 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya.

"Saya akan berbicara dengan menteri keuangan dan gubernur bank sentral terkait apa yang harus dilakukan," ungkap Ratchakitprakarn.