Jonan Minta Kepala Daerah Dukung Perkembangan Kendaraan Listrik

Hal tersebut untuk mendukung Peraturan Presiden (Perpres) nomor 55 tahun 2019 tentang Percepatan Progam Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle).

“Saya sangat berharap setiap gubernur dan setiap kepala daerah, bupati atau walikota mendorong ini dan memfasilitasi. Saya kira PLN akan senang, karena mindsetnya sekarang itu bukan orang butuh listrik cari PLN, tapi PLN butuh pelanggan untuk jual listrik lebih banyak," ujar Jonan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (25/8/2019).

Jonan menambahkan, pengembangan kendaraan bermotor listrik perlu didorong dengan adanya penyediaan infrastruktur pengisian baterai.

Baca : Pemerintah Kaji Insentif agar Masyarakat Mau Gunakan Kendaraan Listrik

Menurut dia, saat ini baru ada sekitar 2.000 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang sudah beroperasi. Untuk mendukung kebijakan tersebut, perlu adanya penambahan SPKLU agar memudahkan pengguna menemukan lokasi pengisian ulang baterai.

SPKLU tersebut hendaknya di lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

“Ada sekitar 7.500 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang dioperasikan di bawah Pertamina, dan itu bisa kerjasama untuk dipasangkan SPKLU. Kemudian bisa dipasang juga di kantor-kantor publik atau pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah," kata Jonan.

Selain itu, Jonan mengungkapkan SPKLU juga dapat dipasang di fasilitas umum maupun fasilitas sosial yang saat ini sedang gencar dibangun oleh Pemerintah pusat maupun daerah. Banyaknya pusat perbelanjaan menurut Jonan juga perlu dipasang SPKLU, agar para pengunjung dapat dengan mudah menemukan tempat pengisian ulang baterai.

Keberadaan SPKLU ini harus mempertimbangkan kemudahan akses oleh pemilik KBL Berbasis Baterai, disediakan tempat parkir khusus SPKLU dan tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas.