Ada Aksi Massa, Ini Harapan Pengelola Pusat Perbelanjaan

Aksi massa yang berakhir ricuh tersebut pun merembet ke kawasan disekitarnya, mulai dari kawasan simpang susun Semanggi hingga Jl Palmerah Selatan dan Jl Palmerah Utara. Tentu saja, pusat perbelanjaan yang berada di kawasan tersebut terdampak kericuhan, salah satunya Plaza Semanggi.

Nidia N. Ichsan Corporate Public Relation Lippo Malls Indonesia mengatakan, kericuhan yang terjadi pada 24-25 September 2019 lalu telah membuat jumlah pengunjung pusat perbelanjaan milik Lippo Group tersebut turun cukup lumayan.

"Kerugian yang kami rasakan adalah turunnya jumlah pengunjung Plaza Semanggi berkisar antara 15 hingga 20 persen," ujar dia ketika dihubungi Kompas.com, Senin (30/9/2019).

Adapun hari ini, aksi massa yang menuntut penolakan terhadap revisi UU KPK yang telah disahkan serta penolakan pengesahan revisu UU KUHP akan kembali diadakan. Pihak kepolisian pun telah melakukan pengamanan di beberapa lokasi yang berpotensi mengalami kericuhan.

Nidia pun mengatakan, pihak Plaza Semanggi telah berkoordinasi dengan pihak keamanan untuk meningkatkan pengamanan di kawasan mall.

"Selain itu manajemen juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait mulai dari kepolisian, Koramil, kecamatan dan juga kelurahan setempat," ujar dia.

Nidia pun tidak menutup kemungkinan mall akan ditutup lebih cepat jika aksi massa hari ini kembali berakhir ricuh.

"Kita berharap enggak ada kericuhan namun tetap kita lakukan upaya untuk antisipasi," ujar dia.

Sebagai informasi, sebelumnya Presiden Mahasiswa Trisakti, Dinno Ardiansyah mengatakan, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia akan melanjutkan aksi demo di depan Gedung DPR pada Senin ini.

"Memang, ini lagi proses konsolidasi untuk kawan-kawan BEM aliansi mahasiswa seluruh Indonesia kita lagi proses konsolidasi untuk tanggal 30 akan seperti apa, apakah turun aksi ke DPR atau ada cara lainnya," kata Dinno.

Dinno mengatakan, aksi demo tersebut bertepatan dengan rapat paripurna terakhir anggota DPR periode ini.

Untuk itu, pihaknya akan mengawal dan tetap menyampaikan penolakan terhadap RKHUP dan UU KPK.