Swasta Masih Enggan Terlibat Proyek Infrastruktur, Mengapa?

Oleh karena itu, pemerintah masih berupaya untuk mendorong keterlibatan swasta dalam proyek-proyek infrastruktur yang masih jadi program prioritas pemerintah dalam lima tahun ke depan.

Direktur Riset Centre of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah mengatakan, salah satu alasan swasta enggan turut serta dalam proyek infrastruktur adalah keterbatasan kemampuan pembiayaan yang dimiliki oleh perusahaan-perusaahan swasta. Hal itu disebabkan kondisi likuiditas di dalam negeri yang ketat.

"Pembangunan infrastruktur butuh pembiayaan yang besar, sementara persoalan utama di swasta dan badan usaha kita, dan ekonomi kita, kita enggak punya uang," ujar Piter di Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Dia mengatakan, seretnya likuiditas di Indonesia ditunjukkan melalui rasio uang beredar dalam arti luas (M2) per PDB. Dia menjelaskan, idealnya M2 per PDB 100 persen ketika uang beredar benar-benar digunakan untuk bertransaksi.

Namun di Indonesia, rasio tertinggi yang pernah dicapai di kisaran 60 persen pada 1997-1998, dan terus turun saat ini di kisaran 40 persen.

"Bandingkan dengan China itu 199 persen, Jepang 252 persen, Malaysia 123 persen, dan Singapura serta Thailand 123 persen," ujar Piter.

Selain itu, di dalam negeri sendiri juga ada perebutan dana antara Bank Indonesia (BI), pemerintah dan swasta.

Hal tersebut membuat biaya dana atau cost of fund di Indonesia mahal. Sehingga, bunga kredit di Indonesia pun cenderung tinggi dan tak kunjung turun meski BI telah menurunkan suku bunga secara agresif setahun terakhir.

"Untuk meningkatkan peran swasta, persoalan likuiditas harus diselesaikan. Karena selama kodisi likuditas ketat, suku bunga tinggi, pembangunan infrastruktur terhambat, sulit diharapkan swasta mampu dan mau masuk ke infrastruktur kalau likuditas masih seperti itu," ujar dia.