Menko Airlangga: Virus Corona Bisa Tekan Ekonomi RI Sebesar 0,29 Persen

Bahkan, menurut dia, virus yang hingga saat ini belum dipastikan penyebabnya tersebut mampu menekan perekonomian Indonesia sebesar 0,1 persen hingga 0,29 persen.

"Konsensus (analis) mengatakan, virus corona bisa memengaruhi perekonomian kita sebesar 0,1 persen hingga 0,29 persen," ujar dia ketika memberikan paparan dalam Mandiri Investment Forum di Jakarta, Rabu (5/2/2020).

Airlangga menjelaskan, pengaruh virus corona yang cukup besar terhadap perekonomian RI disebabkan hubungan perdagangan dan pariwisata antara kedua negara yang cukup erat.

China merupakan salah satu negara tujuan ekspor utama Indonesia, dan setiap tahunnya 2 juta wisatawan China menyambangi RI.

Data Komisi Kesehatan Nasional China menunjukkan, hingga Selasa (4/2/2020) malam, korban meninggal akibat virus corona mencapai 490 jiwa di negara tersebut, dengan 24.324 lainnya telah dikonfirmasi terinfeksi.

Penyebaran virus yang cukup pesat membuat aktivitas perekonomian di beberapa wilayah di China terhenti, salah satunya di pusat virus berasal, di Wuhan, Provinsi Hubei.

"Ekonomi China diprediksi turun 1 sampai 2 persen," ujar Airlangga lebih lanjut.

Biro Statistik China dalam laporannya melaporkan, pertumbuhan ekonomi "Negeri Tirai Bambu" hanya sebesar 6 persen hingga akhir 2019. Angka tersebut adalah yang terendah sejak 29 tahun terakhir.

Ketua Umum Golkar itu mengatakan, dampak virus corona terhadap perekonomian yang cukup signifikan juga disebabkan oleh ukuran ekonomi China yang sudah berkali lipat lebih besar.

Dia mencontohkan saat virus SARS merebak pada 2008, kontribusi perekonomian China terhadap PDB global hanya sebesar 7 persen. Namun, saat ini kontribusi perekonomian China terhadap PDB global mencapai 20 persen.

Dalam mengantisipasi penularan virus tersebut di dalam negeri, pemerintah pun melakukan langkah-langkah konservatif, seperti melakukan pembatasan penerbangan dari dan ke China per Rabu dini hari, serta melakukan pelarangan impor terhadap hewan hidup.

"Kami akan mengevaluasi kebijakan tersebut dalam dua pekan dan memutuskan langkah lanjutan yang harus dilakukan," ujar dia.