Sri Mulyani Ungkap Anies Tak Ada Anggaran untuk Bansos 1,1 Juta Warga DKI

Bendahara Negara itu menjelaskan, Pemerintah Provinsi DKI menyatakan tidak memiliki anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk menyalurkan bansos kepada 1,1 juta KPM tersebut.

Dengan demikian, beban penyaluran bantuan sosial untuk 4,7 juta KPM dibebankan semuanya kepada pemerintah pusat.

"Kemarin dapat laporan Pak Menko PMK (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy), DKI yang tadinya cover 1,1 juta warga mereka, namun tidak ada anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk cover 1,1 juta DKI, dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat sekarang seluruhnya diminta di-cover pemerintah pusat," ujar Sri Mulyani ketika memberikan penjelasan kepada Komisi XI DPR RI, Rabu (6/5/2020).

Sri Mulyani pun mengatakan, pemerintah pusat harus meningkatkan alokasi anggaran bansos dengan tambahan limpahan KPM yang tidak mampu di-cover oleh Pemprov DKI Jakarta.

Saat ini, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran untuk jaring pengaman sosial sebesar Rp 110 triliun.

Namun demikian, dirinya mengatakan, secara keseluruhan proses penyaluran bansos kepada masyarakat terdampak tekanan pandemi corona di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) sudah mencapai 80 persen pada pekan ini. Klaim ini didapatnya berdasarkan laporan dari Kementerian Sosial.

"Memang minggu pertama kurang dari 10 persen dialokasikan karena persiapan dan logistik. Namun, seiring dengan adanya data dari Kementerian Sosial, implementasi saat ini mendekati 80 persen, artinya makin merata," ujar dia.

Sebagai informasi, terdapat 1,3 juta KPM di DKI yang akan menerima bantuan yang disalurkan Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai dampak Covid-19.

Selain DKI, terdapat 600.000 KPM di Bodetabek yang juga akan mendapatkan bantuan yang sama.

Wilayah DKI dan Bodetabek menjadi sasaran utama pemberian bansos tersebut karena merupakan wilayah yang pertama kali menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pencegahan Covid-19.