Sri Mulyani Ungkap Dilema Buat Kebijakan di Tengah Pandemi Covid-19

Bendahara Negara itu menjelaskan, pandemi merupakan situasi luar biasa yang tidak pasti dan membuat kehadiran pemerintah menjadi suatu keharusan.

"Namun pertanyaannya, hadir seperti apa dan ini lah dilema yang harus diatasi dan dihadapi. Tidak ada situasi yang ideal," ujar Sri Mulyani dalam Anti-Corruption Summit 4 yang diadakan secara virtual, Rabu (18/11/2020).

Dia menjelaskan, dilema pertama yang harus dihadapi pemerintah dalam membuat kebijakan yakni dasar kebijakan, apakah harus menggunakan data historis atau berdasarkan proyeksi.

Menurut dia, data historis akan membantu dalam proses formulasi kebijakan, namun di tengah situasi Covid-19, situasi sangat tidak terduga. Namun demikian, bila hanya mengandalkan data proyeksi saja, banyak perkara hukum yang harus dihadapi.

"Data historis tentu membantu tapi kalau kita tahu bahwa Covid-19 akan memukul ekonomi dan keuangan dan kita tahu ini dampaknya. Jadi apakah policy didisain dengan mengandalkan data historis saja atau kita mendesain berdasarkan apa yang mungkin terjadi," ujar dia.

Masalah selanjutnya yakni terkait kecepatan penyusuan kebijakan serta akurasi sasaran kebijakan yang bersangkutan.

Dia mencontohkan, di situasi Covid-19 pemerintah perlu membantu masyarakat dengan cepat namun di sisi lain data yang dimiliki pemerintah pun belum sempurna.

"Oleh karena itu pilihan untuk tetap melakukan sambil memperbaiki akurasi data diambil," ujar dia.

Yang ketiga yakni dilema terkait fleksiblitas melawan kepatuhan.

Sri Mulyani mengatakan, banyak regulasi yang dibuat di tengah situasi normal. Namun ketika harus dihadapkan pada situasi darurat yang tak terduga, kebijakan perlu dibuat secara cepat dan fleksibel.

Dengan demikian, pemerintah pun harus membuat kebijakan dengan proses dan tata kelola yang baik. Selain itu juga berlandaskan pada perundang-undangan yang terus-menerus diadaptasi di tengah situasi Covid-19.

"Maka di dalam suatu pembuatan keputusan fleksibilitas sangat penting kami bersama dengan DPR terus menyampaikan, bagaimana APBN bisa di pisan supaya cukup fleksibel namun tetap akuntabel," ujar dia.

"Kami terus memberikan update kepada badan anggaran, pimpinan DPR maupun juga kepada Komisi XI mengenai kenapa instrumen APBN sekarang bentuknya seperti ini, kenapa ada perubahan dan bagaimana perubahan terjadi," jelas Sri Mulyani.