Soal Sertifikat Tanah Elektronik, Perbankan Tunggu Arahan Kementerian ATR

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank-bank di tanah air tengah mengkaji rencana kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang mengganti sertifikat tanah menjadi sertifikat elektronik.

Bank spesialis Kredit Pemilikan Rumah (KPR) misalnya, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, mengaku masih berkoordinasi mengenai sertifikat elektronik ini secara internal.

"(Soal) ini kami koordinasikan dulu, (karena) ini juga baru rencana," kata Corporate Secretary BTN Ari Kurniawan kepada Kompas.com, Kamis (4/2/2021).

Sementara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengatakan, informasi mengenai sertifikat elektronik, khususnya untuk KPR, masih menunggu arahan resmi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).

"Terkait teknis penerbitan sertifikat elektronik, saat ini BRI menunggu surat Keputusan Menteri ATR/BPN. Secara internal, BRI sudah melakukan kajian atas kebijakan tersebut," kata Corporate Secretary BRI Aestika Oryza Gunarto kepada Kompas.com.

Bila sertifikat elektronik nantinya diberlakukan, perseroan memastikan akan menjaga keamanan data dari nasabahnya.

Hal tersebut tecermin dari pengelolaan data di BRI yang sudah mendapatkan sertifikasi internasional melalui ISO 27001 sejak tahun 2018. 

"Setelah tersertifikasi ISO 27001, nasabah tentunya tak perlu ragu lagi memercayakan data pribadinya kepada BRI," ungkap Aestika.

Kementerian ATR pun juga mengatur sertifikat tanah elektronik ini dalam pasal 12 ayat 3 Permen ATR/BPN no 1/2022.

Pasal tersebut menjelaskan, dokumen elektronik baik yang diterbitkan melalui sistem elektronik dan/atau hasil alih media menjadi dokumen elektronik berikut hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

"Keamanan nasabah terjamin, reputasi BRI pun terjaga karena akses keluar masuk data baik untuk kebutuhan internal maupun eksternal BRI telah sesuai standar keamanan internasional," pungkas Aestika.