Bank Dunia Sebut Pembangunan Rumah "Hijau" Bantu Hemat Pengeluaran Wong Cilik

Pasalnya studi terbaru South Pole yang didanai Bank Dunia mengungkapkan, membangun rumah ramah lingkungan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Indonesia dapat menghemat penggunaan energi dan air. Hal ini berujung pada pengurangan tagihan air dan listrik secara signifikan.

Dengan demikian, MBR dinilai mampu menghemat 1/3 pengeluaran per bulan jika pemerintah mampu berinvestasi sebesar 3-7 persen untuk membangun rumah lebih hijau.

"Kami mengambil langkah besar ke depan menuju tujuan tersebut dengan berkomitmen mendukung pengembangan 2.500 rumah hijau," kata World Bank Practice Manager Zhang Ming dalam siaran pers, Jumat (28/5/2021).

Zhang menuturkan, membangun dan menyediakan rumah ramah lingkungan yang terjangkau merupakan salah satu perhatian khusus Bank Dunia. Menurutnya, penyediaan rumah tersebut bakal menjawab tantangan masyarakat di Indonesia.

Pembangunan rumah ramah lingkungan dinilai lebih terjangkau. Untuk membangun rumah subsidi KPR hijau seluas 36 meter persegi misalnya, hanya membutuhkan dana tambahan sebesar Rp 80.000 Rp 169.000 per meter persegi atau 5-7 persen untuk rumah tapak.

Sementara untuk rumah susun, biayanya sekitar Rp 218.000 - Rp 363.000 per meter persegi atau 3-6 persen tergantung lokasinya.

"Ke depan, kami berharap pemerintah Indonesia terus mendukung pengembangan perumahan bersubsidi yang terjangkau secara berkelanjutan,” ungkap Zhang.

Kepala Penasihat Pembiayaan Iklim di South Pole Gaetan Hinojosa menambahkan, salah satu cara memperkenalkan aspek keberlanjutan pada konstruksi perumahan berpenghasilan rendah adalah melalui sertifikasi bangunan hijau seperti EDGE.

EDGE merupakan sertifikasi dan standar bangunan hijau global yang dikembangkan untuk negara berkembang oleh International Finance Corporation (IFC), bagian dari Grup Bank Dunia.

Untuk mendapatkan sertifikasi EDGE, perumahan MBR perlu dirancang mengurangi konsumsi air maupun energi dan memastikan emisi karbon dioksida (CO2) lebih rendah dibandingkan perumahan konvensional.

Penghematan keseluruhan harus mencapai setidaknya 20 persen untuk mencapai 'EDGE Standard' dan 40 persen untuk sertifikasi 'EDGE Advanced'.

“Meningkatnya kesadaran terhadap perubahan iklim dan populasi yang berkembang pesat di seluruh Indonesia artinya, kota-kota harus mempercepat inisiatif rendah karbon dan tahan iklim," pungkas dia.

Sebagai informasi, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengambil peran untuk mempercepat serapan hunian hijau.

Pada April 2021, pemerintah telah diluncurkan Peta Jalan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau Nasional dan Peraturan Menteri tentang Penilaian Kerja Bangunan Gedung Hijau.