Turut Terdampak Pandemi, Pengusaha Produk Tembakau Minta Insentif ke Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Pandemi dan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) disebut semakin menekan industri hasil produk tembakau lainnya (HPTL).

Ketua Asosiasi Penghantar Nikotin Elektrik (Appnindo) Roy Lefrans mengatakan, selain terdampak penurunan daya beli selama pandemi, industri HPTL telah menanggung beban pungutan cukai yang cukup tinggi.

"Jadi industri HPTL ini menanggung beban ganda," kata Roy dalam keterangannya, Rabu (4/8/2021).

Ia menjelaskan, akibat pandemi, saat ini banyak toko pengecer HPTL yang gulung tikar akibat berkurangnya kunjungan konsumen.

"Saat ini, kami sudah tidak bicara bagaimana meningkatkan omset, atau keuntungan. Fokus kami saat ini bagaimana bisa bertahan di masa pandemi," tutur Roy.

Tidak hanya pengecer, Roy menambahkan, tekanan serupa juga dialami seluruh lini industri HPTL mulai dari hulu sampai hilir.

Tutupnya toko-toko pengecer HPTL membuat tujuan distribusi berkurang sehingga distributor juga mulai pasokan barang. Hal ini kemudian memaksa produsen mau tidak mau harus mengurangi produksinya.

Padahal, berdasarkan data Kementerian Perindustrian, sektor usaha ini telah menyerap sekitar 50.000 tenaga kerja.

Guna meringankan beban sekaligus menjaga keberlangsungan industri serta pemasukan negara, Appnindo berharap pemerintah dapat memberikan keringanan terhadap industri HPTL.

"Misalnya dengan mengatur ulang atau setidaknya tidak meningkatkan tarif cukai HPTL," kata Roy.

"Sebab saat ini, indsutri HPTL telah menanggung tarif cukai yang tinggi, sebesar 57 persen dari harga jual eceran (HJE)," tambah dia.

Insentif baik fiskal maupun non fiskal juga diharapkan Appnindo dapat diberikan oleh pemerintah guna menjaga kebertahanan industri HPTL.

"Termasuk juga agar penanganan pandemi dapat dilakukan secara efektif, guna meningkatkan kembali daya beli masyarakat," ucap Roy.