Timur Sukirno, Pengacara Spesialis Pailit yang Jadi Komisaris Garuda

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk telah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun buku 2020. Adapun pembahasan yang disampaikan dalam RUPST terdapat 7 agenda, salah satunya yaitu perombakan jajaran direksi dan komisaris di perusahaan maskapai pelat merah tersebut.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menyebutkan beberapa nama yang telah diberhentikan dari jabatan

"Jadi RUPST kali ini, telah memberhentikan dengan hormat Bapak Triawan Munaf, Pak Peter F Gontha, Bapak Elisa Lumbantoruan, Ibu Yenny Zannuba Ariffah (Yenny Wahid) dari jajaran Dewan Komisaris serta Wakil Direktur Utama Bapak Dony Oskaria dan Direktur Niaga dan Kargo Bapak Muhammad Rizal Pahlevi," katanya dalam konferensi pers seperti dikutip pada Sabtu (14/8/2021).

Lebih lanjut kata Irfan, perombakan tersebut sudah sesuai usulan dari pemegang saham Seri A Dwiwarna (pemerintah), sekaligus merupakan bagian dari langkah strategis untuk mempersiapkan Garuda Indonesia menjadi perusahaan dengan tata kelola organisasi yang lebih fokus serta adaptif.

Salah satu wajah baru yang muncul adalah Timur Sukirno sebagai Komisaris Garuda Indonesia. Dia merupakan Senior Partner kantor hukum Hadiputranto Hadinoto & Partners (HHP).

Timur diketahui merupakan salah satu pengacara terkenal di Indonesia. Bahkan dia masuk ke dalam daftar 100 pengacara terbaik di Indonesia pada tahun 2021 versi Asia Business Law Journal yang dirilis pada 18 Juni 2021.

Dalam keterangan profilnya di Linkedin, disebutkan dia memiliki keahlian khusus soal restrukturisasi dan kepailitan (restructuring and insolvency) juga arbitrase bisnis.

Namanya juga masuk dalam laman media hukum terkemuka Inggris, The Law Reviews. Profilnya menyebutkan kalau Timur Sukirno sebagai pendiri dan ketua pertama Indonesian Receivers and Administrators Association (Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia).

"Timur Sukirno telah berpengalaman menangani perkara PKPU (Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang), kepailitan, dan negosiasi di luar pengadilan," tulis thelawreviews.co.uk.

"Jadi, susunan pengurus Garuda, hasil RUPST hari ini adalah Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Bapak Timur Sukirno. Komisaris Independen Bapak Abdul Rachman, dan Komisars Bapak Chairal Tanjung. Sementara untuk Direksi Direktur Utama masih saya Irfan Setiaputra," ucapnya.

Sebagaimana diketahui, beberapa Komisaris di GIAA memutuskan untuk mengundurkan diri dari Perseroan tersebut. Peter Gontha yang memutuskan mengundurkan diri dari jabatan Komisaris Garuda Indonesia pada 14 Agustus 2021.

Sementara Yenny Wahid juga menyatakan mundur dari jabatan Komisaris Independen Garuda Indonesia. Ia menanggalkan jabatan tersebut mulai 12 Agustus 2021. Hal ini ia ungkapkan juga melalui akun Twitternya.

Garuda di ambang kebangkrutan

Kondisi keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tengah dalam kondisi berdarah-darah. Maskapai penerbangan flag carrier itu terjerat lilitan utang menggunung dan menderita rugi cukup besar.

Menteri BUMN, Erick Thohir, menyebut salah satu penyebab utama krisis Garuda adalah kesepajatan dengan penyewa pesawat alias lessor.

Pihaknya akan melakukan negosiasi keras terhadap para lessor atau pemberi sewa ke Garuda Indonesia yang sudah masuk dan bekerja sama dalam kasus yang dibuktikan koruptif.

Erick Thohir mengatakan sejak awal Kementerian BUMN meyakini salah satu masalah terbesar di Garuda Indonesia mengenai lessor. Di Garuda ada 36 lessor yang memang harus dipetakan ulang, mana saja lessor yang sudah masuk kategori dan bekerja sama di kasus yang sudah dibuktikan koruptif.

"Ini yang pasti kita bakal standstill, bahkan negosiasi keras dengan mereka," ujar Erick Thohir dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI dilansir dari Antara.

Namun ia juga mengakui bahwa ada lessor yang tidak ikut atau terlibat kasus yang terbukti koruptif.

"Tetapi pada hari ini kemahalan mengingat kondisi sekarang, itu yang kita juga harus lakukan negosiasi ulang. Beban terberat saya rasa itu," kata Erick Thohir.

Utang dan rugi jumbo

Sebelumnya, Erick Thohir mengatakan akan mempertahankan ribuan karyawan Garuda Indonesia agar tetap berada di perusahaan maskapai pelat merah tersebut.

Erick Thohir mengatakan Garuda Indonesia akan berfokus kepada bisnis penerbangan domestik dalam negeri dengan melayani perjalanan masyarakat antarpulau di Tanah Air.

Aksi yang dilakukan pemerintah ini merupakan upaya untuk menyelamatkan Garuda Indonesia dari masalah finansial akibat utang dan kerugian yang dialami perseroan.

Garuda Indonesia tercatat memiliki utang 4,9 miliar dolar AS atau setara Rp 70 triliun. Angka tersebut meningkat sekitar Rp 1 triliun setiap bulan karena terus menunda pembayaran kepada pemasok.

Perusahaan memiliki arus kas negatif dan utang minus Rp 41 triliun. Tumpukan utang tersebut disebabkan pendapatan perusahaan yang tidak bisa menutupi pengeluaran operasional.

Berdasarkan pendapatan Mei 2021 Garuda Indonesia hanya memperoleh sekitar 56 juta dolar AS dan pada saat bersamaan masih harus membayar sewa pesawat 56 juta dolar AS, perawatan pesawat 20 juta dolar AS, bahan bakar avtur 20 juta dolar AS, dan gaji pegawai 20 juta dolar AS.

Sementara jika berdasarkan data laporan keuangan terakhir yang dirilis Garuda Indonesia pada kuartal III 2020, BUMN penerbangan itu mempunyai utang sebesar Rp 98,79 triliun yang terdiri dari utang jangka pendek Rp 32,51 triliun dan utang jangka panjang sebesar Rp 66,28 triliun.

Sebelum pandemi Covid-19, perseroan sempat membukukan keuntungan hampir mencapai Rp 100 miliar pada 2019. Namun, pandemi yang melanda Indonesia pada awal 2020 hingga sekarang telah memukul keuangan perusahaan.

Pada kuartal III 2019, Garuda Indonesia membukukan laba bersih sebanyak Rp 1,73 triliun, lalu merugi hingga Rp 15,19 triliun pada kuartal III 2020 akibat dampak pandemi.

Pendapatan Garuda Indonesia tercatat turun dari awalnya Rp 50,26 triliun pada kuartal III 2019 menjadi hanya Rp 16,04 triliun pada kuartal III 2020.

Perseroan lantas menawarkan program pensiun dini untuk para karyawan hingga 19 Juni 2021 mendatang demi menyelamatkan keuangan perusahaan yang tertekan akibat rugi dan utang. Sejauh ini, sudah ada lebih dari 100 karyawan yang mengajukan pensiun dini.

Selain pensiun dini, sejumlah aksi yang turut dilakukan Garuda Indonesia di antaranya memaksimalkan kerja sama dengan mitra usaha guna mendorong peningkatan pendapatan.

Sementara itu dari pihak pemerintah berencana memangkas jumlah komisaris Garuda Indonesia hingga mengubah orientasi bisnis perseroan yang semula melayani rute penerbangan internasional menjadi hanya berfokus pada penerbangan domestik saja.