Lewat Platform Ini, KPK Terima 763 Aduan Terkait Penyaluran BLT UMKM

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada pertengahan tahun lalu resmi meluncurkan platform JAGA.ID untuk melayani pelayanan publik dan melaporkan adanya ketimpangan dalam distribusi dan penerimaan bantuan sosial atau bansos.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan, hingga saat ini  pihaknya telah terhubung dengan lebih dari 300 pemerintah daerah melalui platform tersebut dan telah menerima lebih dari 2.000 keluhan.

Sebanyak 763 keluhan di antaranya terkait penyaluran Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM).

"Platform JAGA.ID sudah luncurkan pada pertengahan tahun 2020 lalu bulan Mei, ini kita luncurkan sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melayani laporan adanya ketimpangan dalam distribusi penerimaan bansos. Sampai saat ini kami telah menerima 763 keluhan terkait penerimaan BPUM," kata Pahala dalam webinar "BPUM Tepat Sasaran?" yang disiarkan virtual, Selasa (7/9/2021).

Menurut dia, dengan adanya platform ini, Kemenkop UKM bisa menindaklanjuti keluhan tersebut serta memberikan banyak manfaat yang luas sehingga program bantuan bisa berjalan dengan optimal tanpa korupsi.

Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki memberikan dukungan terhadap upaya KPK melalui JAGA.ID yang telah menyediakan media untuk masyarakat dalam mengawal dan mengawasi program BPUM agar lebih transparan dan tepat sasaran.

"Kami ucapkan terima kasih kepada KPK, BPK, BPKP dan seluruh stakeholder terkait atas segala masukan dan kerja samanya dalam rangka penyempurnaan penyaluran BPUM agar terus semakin baik lagi," kata Teten.

Menkop UKM juga memberikan apresiasi kepada KPK yang selalu melakukan inovasi melalui penambahan fitur JAGA Bansos.

"Terima kasih telah menyediakan kanal untuk mengajak masyarakat berperan aktif dalam pencegahan korupsi sekaligus dapat mencari tahu informasi seputar bansos dengan mudah dan cepat," ungkap Teten.

Menurut Teten, sejak awal pandemi, hampir semua lembaga memproyeksikan UMKM akan terdampak sangat berat.

Berdasarkan data dari World Bank, 2021, lebih dari 50 persen pelaku UMKM menyatakan kebijakan yang paling dibutuhkan adalah transfer atau bantuan tunai.

"Syukur Alhamdulillah, upaya yang kita lakukan, baik itu melalui BPUM, subsidi KUR dan Non KUR, onboarding UMKM ke dalam ekosistem digital, hingga inovasi penyerapan produk UMKM melalui belanja pemerintah, swasta, BUMN, dan masyarakat, telah berhasil mencegah UMKM terperosok lebih dalam," kata Teten.