Salin Artikel

Mau Ungkapkan Harta Tahun 2016-2020 di PPS? Ini Ketentuannya

Asal tahu saja, pengungkapan harta tahun 2016-2020 masuk dalam Kebijakan II Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Pengungkapan harta tahun 2016-2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahun 2020 ini hanya diberikan untuk WP Orang Pribadi (OP), bukan WP Badan.

Ketentuan kebijakan II ini diatur dalam PMK Nomor 196 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak. Mengutip PMK tersebut, Selasa (28/12/2021), ada 5 ketentuan bagi Anda yang ingin mengungkapkan harta bersih.

Pertama, tidak sedang dilakukan pemeriksaan untuk tahun pajak 2016-2020. Kedua, tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan untuk tahun pajak 2016 hingga tahun pajak 2020.

Selanjutnya, tidak sedang dilakukan penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan. Keempat, tidak sedang dalam proses peradilan atas tindak pidana di bidang perpajakan.

Kemudian terakhir, tidak sedang menjalani hukuman pidana atas tindakan pidana di bidang perpajakan.

“Ketentuan ini meliputi kewajiban pajak penghasilan, pemotongan, maupun pemungutan Pajak Penghasilan, dan Pajak Pertambahan Nilai atas orang pribadi yang bersangkutan dan tidak termasuk kewajiban wajib pajak orang pribadi sebagai wakil atau kuasa," tutur pasal 5 ayat 5 beleid tersebut.

Tolok ukur pemeriksaan sampai penyidikan

Di ayat selanjutnya dijelaskan, Anda dianggap sebagai wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bila surat pemberitahuan pemeriksaan telah disampaikan kepada wajib pajak, wakil, kuasa, pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak.

Ketentuan terkait dengan surat pemberitahuan pemeriksaan tersebut berlaku pada tahun pajak 2016 hingga 2020. Hal serupa berlaku untuk ketentuan wajib pajak tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan (bukper).

Sementara itu, Anda dikatakan sebagai wajib pajak yang sedang dilakukan penyidikan bila mulainya penyidikan telah diberitahukan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia

Adapun dalam proses peradilan, Anda dikatakan tengah dalam proses peradilan atas tindak pidana di bidang perpajakan bila perkara telah dilimpahkan oleh penuntut umum untuk disidangkan di pengadilan sampai putusan hakim diucapkan.

Bila Anda tidak termasuk kriteria tersebut, maka Anda berhak mengikuti tax amnesty jilid II. Begini tata cara pengungkapan harta dalam program PPS tahun 2022.

1. Pengungkapan dilakukan dengan Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH) yang disampaikan secara elektronik melalui laman https://pajak.go.id/pps.

2. SPPH dilengkapi dengan, SPPH induk, bukti pembayaran PPh Final, daftar rincian harta bersih, daftar utang, pernyataan repatriasi dan/atau investasi.

3. Untuk peserta kebijakan II, ada tambahan kelengkapan, yakni pernyataan mencabut permohonan (restitusi atau upaya hukum); dan Surat permohonan pencabutan Banding, Gugatan, Peninjauan Kembali.

4. Peserta PPS dapat menyampaikan SPPH kedua, ketiga, dan seterusnya untuk membetulkan SPPH apabila ada perubahan harta bersih atau kesalahan tulis, hitung, atau perubahan tarif.

5. Peserta PPS dapat mencabut keikutsertaan dalam PPS dengan mengisi SPPH selanjutnya dengan nilai 0. Peserta PPS yang mencabut SPPH dianggap tidak ikut PPS dan tidak dapat lagi menyampaikan SPPH berikutnya.

6. Pembayaran dilakukan dengan menggunakan Kode Akun Pajak (KAP) PPh Final 411128 dan Kode Jenis Setoran (KJS) untuk kebijakan I, 427, untuk kebijakan II, 428. Pembayaran tidak dapat dilakukan dengan Pemindahbukuan (Pbk).

7. PPh Final yang harus dibayarkan sebesar tarif dikali nilai harta bersih (harta dikurang utang).

8. Untuk kebijakan I, pedoman yang digunakan untuk menghitung besarnya nilai harta per 31 Desember 2015, yaitu:

a. Nilai nominal, untuk harta kas atau setara kas.

b. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk tanah bangunan dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) untuk kendaraan bermotor.

c. Nilai yang dipublikasikan oleh PT Aneka Tambang Tbk., untuk emas dan perak.

d. Nilai yang dipublikasikan oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk saham dan waran yang diperjualbelikan di PT BEI.

e. Nilai yang dipublikasikan oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia untuk SBN dan efek bersifat utang/sukuk yang diterbitkan perusahaan.

f. Jika tidak ada pedoman, menggunakan hasil penilaian Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP).

9. Untuk kebijakan II, pedoman yang digunakan untuk menghitung besarnya nilai harta per 31 Desember 2020, yaitu:

a. Nilai nominal, untuk kas atau setara kas.

b. Harga perolehan, untuk selain kas atau setara kas.

c. Jika tidak diketahui, menggunakan nilai wajar per 31 Desember 2020 dari harta sejenis atau setara berdasarkan penilaian WP.

https://money.kompas.com/read/2021/12/28/104000326/mau-ungkapkan-harta-tahun-2016-2020-di-pps-ini-ketentuannya

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggaran Subsidi Energi Turun Tajam pada 2023, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Anggaran Subsidi Energi Turun Tajam pada 2023, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Whats New
BCA Raih 60 Penghargaan di Global Contact Center World Awards Asia Pacific

BCA Raih 60 Penghargaan di Global Contact Center World Awards Asia Pacific

Whats New
Defisit APBN 2023 Hanya 2,85 Persen, Jokowi Janji Kelola Utang secara Hati-hati

Defisit APBN 2023 Hanya 2,85 Persen, Jokowi Janji Kelola Utang secara Hati-hati

Whats New
Pasar Masih Khawatir, Nilai Tukar Rupiah Kembali Ditutup Melemah

Pasar Masih Khawatir, Nilai Tukar Rupiah Kembali Ditutup Melemah

Whats New
Tips Branding Usaha Kecil

Tips Branding Usaha Kecil

Smartpreneur
Redam Inflasi, Kenaikkan Harga Pertalite Perlu Dihindari

Redam Inflasi, Kenaikkan Harga Pertalite Perlu Dihindari

Whats New
Poin-poin Nota Keuangan 2023, dari Pertumbuhan Ekonomi hingga Lifting Migas

Poin-poin Nota Keuangan 2023, dari Pertumbuhan Ekonomi hingga Lifting Migas

Whats New
Seluruh Jawa-Bali PPKM Level 1, Kemendagri Ingatkan Percepatan Vaksinasi 'Booster'

Seluruh Jawa-Bali PPKM Level 1, Kemendagri Ingatkan Percepatan Vaksinasi "Booster"

Whats New
Jokowi Targetkan Angka Kemiskinan Turun jadi 7,5 Persen di 2023

Jokowi Targetkan Angka Kemiskinan Turun jadi 7,5 Persen di 2023

Whats New
Menaker Sebut Buruh yang Dirumahkan pada 2020-2021 Sudah Kembali Bekerja

Menaker Sebut Buruh yang Dirumahkan pada 2020-2021 Sudah Kembali Bekerja

Whats New
Strategi MenkopUKM, Modernisasi Koperasi Pangan hingga Gaet Generasi Muda

Strategi MenkopUKM, Modernisasi Koperasi Pangan hingga Gaet Generasi Muda

Whats New
Belanja Negara Tembus Rp 3.041 Triliun pada 2023, Berapa Anggaran yang Mengalir ke Daerah?

Belanja Negara Tembus Rp 3.041 Triliun pada 2023, Berapa Anggaran yang Mengalir ke Daerah?

Whats New
IHSG Ditutup Menguat 0,57 Persen, 3 Saham Ini Catatkan Penguatan Paling Tinggi

IHSG Ditutup Menguat 0,57 Persen, 3 Saham Ini Catatkan Penguatan Paling Tinggi

Whats New
Cara Cek Nomor, Pulsa, dan Masa Aktif Kartu Axis 2022

Cara Cek Nomor, Pulsa, dan Masa Aktif Kartu Axis 2022

Spend Smart
BSU 2022 Kapan Cair? Menaker: Tunggu Arahan Menko Perekonomian

BSU 2022 Kapan Cair? Menaker: Tunggu Arahan Menko Perekonomian

Whats New
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.