Covid-19 Bikin Belanja Pemerintah Bengkak, Naik Signifikan dalam 5 Tahun Terakhir

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Hadiyanto mengatakan, rata-rata pertumbuhan belanja pemerintah mencapai 8,59 persen dalam 5 tahun terakhir.

Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan belanja pemerintah pusat (BPP) yang sangat signifikan pada tahun 2020. Capaian peningkatannya sebesar 22,50 persen dibanding tahun 2019.

"Hal ini terjadi karena kebijakan refocusing dan realokasi anggaran pada APBN tahun 2020 sebagai salah satu bentuk respons kebijakan fiskal dalam mengatasi kondisi extraordinary dengan adanya pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020," kata Hadiyanto dalam Rakornas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 di Jakarta, Selasa (12/4/2022).

Selain belanja pemerintah pusat, alokasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) juga tumbuh rata-rata 1,56 persen, dari Rp 741,99 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp 785,70 triliun pada tahun 2021.

Secara keseluruhan dalam 5 tahun terakhir, belanja negara dalam APBN mengalami peningkatan signifikan dari Rp 2.007,4 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp 2.786,37 triliun pada tahun 2021.

"Kebijakan transfer ke daerah dan dana desa diarahkan untuk membantu percepatan pemulihan ekonomi pada level daerah yang sejalan dengan kegiatan belanja pemerintah pusat di masa pandemi," ucap dia.

Tak hanya itu, realisasi belanja pemerintah pusat memenuhi target DIPA penyerapan di akhir tahun dalam 5 tahun terakhir, dengan rata-rata penyerapan sebesar 66,73 persen.

Hadiyanto bilang, APBN berperan vital saat pandemi Covid-19, utamanya dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan kesehatan, dan penyaluran bantuan sosial (perlindungan sosial).

Melalui akselerasi program perlindungan sosial tersebut, angka kemiskinan turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 10,19 persen menjadi 9,71 persen di September 2021.

"APBN adalah instrumen fiskal yang sangat strategis dan impactfull bagi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Terlebih lagi di masa pandemi dan kondisi perekonomian saat ini," ucap dia.

Selain itu, dana APBN yang digunakan untuk akselerasi vaksinasi dan pelayanan publik di masa pandemi telah mendorong pertumbuhan konsumsi pemerintah sebesar 5,25 persen (yoy) pada kuartal IV 2021.

Pada tahun 2022 kata dia, APBN akan tetap ekspansif untuk mengantisipasi pandemi sehingga harus dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pemulihan ekonomi.

"APBN diharapkan mampu menjadi instrumen pelindung masyarakat sekaligus sebagai shock absorber akibat guncangan karena gangguan kesehatan, harga komoditas yang meningkat akibat geopolitik, dan recovery yang masih belum merata," tandas Hadiyanto.