Salin Artikel

SIG Gandeng Jamdatun Tangani Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara

GRESIK, KOMPAS.com - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) menjalin kerja sama dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Republik Indonesia. Kerja sama ini, terkait penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara.

Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Direktur Utama SIG Donny Arsal dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Feri Wibisono, bertempat di Hotel Fairmont, Jakarta, Kamis (23/6/2022).

Kerja sama yang dijalin meliputi pemberian bantuan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara perdata maupun tata usaha negara, pemberian pertimbangan hukum oleh JPN dengan memberikan pendapat hukum (legal opinion), pendampingan hukum (legal assistance) dan audit hukum (legal audit).

Selain itu, kerja sama juga meliputi pemberian layanan hukum oleh JPN, dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan atau kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah melalui negosiasi, mediasi dan fasilitasi.

Tidak hanya itu, kerja sama juga dilakukan dalam bentuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia termasuk melalui pelatihan bersama di dalam dan di luar negeri, sosialisasi, magang dan penyediaan narasumber serta kerja sama lain dalam rangka mitigasi resiko hukum, termasuk pencegahan tindak pidana korupsi.

Direktur Utama SIG Donny Arsal menjelaskan, kerja sama yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penanganan dan penyelesaian masalah hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dihadapi oleh SIG.

Lantaran kondisi yang terus berkembang dan permasalahan yang akan dihadapi semakin kompleks dan beragam, SIG berinisiatif menjalin hubungan kerja sama dengan Kejaksaan Republik Indonesia.

Sebab menurut Donny, Jamdatun dapat memberikan pencerahan dan gambaran kepada SIG terhadap batasan-batasan yang terdapat dalam Undang Undang, Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya, dalam kaitan dengan situasi pada saat perseroan mengambil keputusan, kemudian situasi setelah diambil keputusan menjadi berbeda dan menyebabkan kerugian.

“Ada kalanya direksi perlu mengambil tindakan yang relatif spekulatif, demi menyelamatkan kelangsungan hidup perusahaan. Namun demikian, sebelum mengambil suatu keputusan bisnis, direksi wajib memperhatikan unsur-unsur business judgment rule yang terdapat dalam peraturan perundangan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan bisnis," ujar Donny, melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (24/6/2022).

Selain penandatanganan kerja sama, juga digelar seminar bertema Business Judgment Rules untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman di bidang hukum, bagi seluruh manajemen SIG beserta anak perusahaan dan afiliasi. Khususnya mengenai penerapan doktrin business judgment rules, dalam rangka aktivitas bisnis dan pengurusan perusahaan.

"Semoga dengan seminar ini dapat menambah wawasan dan semangat, untuk menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) di lingkungan perusahaan,” kata Donny.

Di satu sisi, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Feri Wibisono mengatakan, sebuah kehormatan dipercaya dapat menjalin kerja sama terkait pemanfaatan layanan Kantor Pengacara Negara (KPN).

Berdasarkan perundang-undangan, Jamdatun bertugas memberi layanan dengan baik, ada atau tidak ada kerja sama. Layanan dari KPN bisa membantu dalam penyelesaian masalah legal, planning dan pengambilan keputusan atau saat menghadapi masalah hukum.

"Kami memiliki komitmen, untuk memberikan kualitas yang terbaik seluruh Indonesia dan profesional," ucap Feri.

Menurut Feri, ada beberapa strength yang layak dipertimbangkan oleh para stakeholders, yang pertama bahwa Jamdatun memiliki layanan yang berbeda dari law firm. Jamdatun juga dikatakan memberikan layanan tidak hanya menyangkut aspek legal saja, tetapi juga dilengkapi dengan mitigasi risiko hukum.

Selain itu, juga dilengkapi aspek GCG dalam pengambilan keputusan tidak hanya benar secara legal, tetapi dari sisi mitigasi risiko hukum termasuk otoritinya bisa tepat, sehingga terhindar dari risiko hukum. Sebab mereka memiliki strength, skill dan knowledge, serta experience panjang berkaitan dengan pemahaman aspek pidananya.

"Seringkali beberapa stakeholders BUMN, sudah didampingi oleh lawyer terkait kontrak law. Pada saat kami lakukan pendampingan, kami menemukan banyak kekurangan, kemudian kami memberikan masukan yang sangat strategis untuk kepentingan proteksi stakeholder BUMN itu,” tutur Feri.

https://money.kompas.com/read/2022/06/25/130000426/sig-gandeng-jamdatun-tangani-perkara-perdata-dan-tata-usaha-negara

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Program Kompor Listrik Batal, Luhut: Kita Tidak Ingin Buru-buru

Program Kompor Listrik Batal, Luhut: Kita Tidak Ingin Buru-buru

Whats New
Esteh, Komunikasi, dan Somasi dalam Pusaran Media Sosial

Esteh, Komunikasi, dan Somasi dalam Pusaran Media Sosial

Whats New
Daftar Kereta Api yang Jadwal Perjalanannya Makin Cepat Mulai Hari Ini

Daftar Kereta Api yang Jadwal Perjalanannya Makin Cepat Mulai Hari Ini

Whats New
Lowongan Kerja PT KCIC untuk Lulusan SMK, Ini Syaratnya

Lowongan Kerja PT KCIC untuk Lulusan SMK, Ini Syaratnya

Work Smart
Link dan Cara Daftar Pendataan Tenaga Non-ASN BKN 2022

Link dan Cara Daftar Pendataan Tenaga Non-ASN BKN 2022

Whats New
Harga Minyak Mentah Dunia Naik Lebih dari 2 Persen, Apa Sebabnya?

Harga Minyak Mentah Dunia Naik Lebih dari 2 Persen, Apa Sebabnya?

Whats New
Minim Sentimen Positif, IHSG Berpotensi Kembali Tertekan Hari Ini

Minim Sentimen Positif, IHSG Berpotensi Kembali Tertekan Hari Ini

Whats New
Sri Mulyani Sebut Minuman Manis Dalam Kemasan Berpotensi Kena Cukai Pada 2023

Sri Mulyani Sebut Minuman Manis Dalam Kemasan Berpotensi Kena Cukai Pada 2023

Whats New
[POPULER MONEY] Cara Buat Kartu ASN Virtual Seecara Online | PLN Batalkan Program Konversi ke Kompor listrik

[POPULER MONEY] Cara Buat Kartu ASN Virtual Seecara Online | PLN Batalkan Program Konversi ke Kompor listrik

Whats New
Ingat, 10 Perjalanan KA Jarak Jauh Alami Perubahan Jadwal per Hari Ini

Ingat, 10 Perjalanan KA Jarak Jauh Alami Perubahan Jadwal per Hari Ini

Whats New
Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab Tertarik Investasi di Destinasi Super Prioritas RI

Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab Tertarik Investasi di Destinasi Super Prioritas RI

Whats New
Bidik Pasar Dunia, Pemerintah Prioritaskan BUMN Penuhi Standar HAM

Bidik Pasar Dunia, Pemerintah Prioritaskan BUMN Penuhi Standar HAM

Whats New
Platform Investasi Saham Rakyat Pro Resmi Meluncur, Apa Saja Keunggulannya?

Platform Investasi Saham Rakyat Pro Resmi Meluncur, Apa Saja Keunggulannya?

Whats New
Harga BBM Terbaru di SPBU Seluruh Indonesia, Ada yang Baru Naik

Harga BBM Terbaru di SPBU Seluruh Indonesia, Ada yang Baru Naik

Spend Smart
Indonesia-Jepang Usung Isu Keberlanjutan Sektor Industri

Indonesia-Jepang Usung Isu Keberlanjutan Sektor Industri

Whats New
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.