80 Persen Keluarga Belum Punya Rumah, "Backlog" Perumahan RI Kini di Atas 12 Juta

Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah mengatakan, mengurangi kebutuhan (backlog) perumahan saat ini bukan merupakan tugas yang mudah. Pasalnya, terdapat kebutuhan rumah yang tinggi saat ini.

Berdasarkan penuturannya, saat ini sebanyak 80 persen dari rumah tangga tidak memiliki rumah dengan angka backlog di atas 12 juta.

"Angkatan kerja kita tumbuh sekitar 3 juta per tahun. Sementara daya serap pemberi lapangan kerja hanya sekitar 120.000 dengan asumsi pertumbuhan di kisaran 5 persen per tahun. Artinya, penyediaan lapangan kerja kita kita tidak bisa sepenuhnya, demikian juga dengan penyediaan perumahan. Ini memberikan gambaran, menurunkan backlog akan sangat sulit tanpa ada program dari pemerintah," kata dia dalam webinar Rumah untuk Semua: Mencari Solusi Masyarakat Merdeka Punya Rumah, Senin (15/8/2022).

Untuk itu, Piter menawarkan dua solusi, yakni untuk jangka panjang dan jangka pendek.

Solusi jangka panjang

Solusi jangka panjang untuk menurunkan backlog perumahan dimulai dengan menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga harus mengurangi urbanisasi.

"Tingkat kemiskinan tertinggi itu ada di kota, tingkat backlog perumahan juga ada di kota. Ini cerminan dampak dari urbanisasi. Urbanisasi harus dikurangi dengan cara membangun pedesaan," ucap dia.

Sementara itu, membangun perumahan di kota memiliki banyak tantangan misalnya lahan yang terbatas dan biaya yang tinggi.

Tak hanya itu, di dalam sektor keuangan tingginya suku bunga juga menjadi tantangan tersendiri. Suku bunga yang tinggi dirasakan kedua pihak baik masyarakat yang ingin memiliki rumah maupun pengembang perumahan.

Solusi jangka pendek

Sedangkan solusi pengurangan backlog perumahan dalam jangka pendek menurut Piter adalah, melanjutkan program pemerintah misalnya Program Satu Juta Rumah.

"Selain itu, pemerintah perlu melanjutkan program misalnya FLPP, subsidi uang muka, dan sebagainya," tutur dia.

Kemudian, Piter menyampaikan, pemerintah juga perlu untuk memperkuat kelembagaan seperti BTN yang terbukti konsisten menyediakan perumahan khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Perkuat BTN, perkuat permodalan BTN, tanpa itu BTN tidak mungkin bisa meningkatkan layanan mereka untuk menyediakan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," tandas dia.