Terlalu Banyak Pembangkit, Listrik PLN Jadi Oversupply dan Bikin Rugi

KOMPAS.com - Polemik kelebihan pasokan (oversupply) listrik kembali mencuat setelah pemerintah berencana menghapus listrik daya 450 Volt ampere (VA). Tegangan ini lazim digunakan untuk golongan masyarakat tidak mampu.

Nantinya, jika direalisasikan, pelanggan PLN 450 VA harus beralih ke daya minimal 900 VA. Masalah kelebihan pasokan memang sering terjadi dan sangat membebani keuangan PT PLN (Persero).

Banyak pihak mengkritik rencana ini. Terlebih lagi wacana ini dikemukakan di tengah naiknya harga BBM, karena biaya listrik yang harus dikeluarkan pelanggan 900 VA berpeluang lebih besar.

"Salah satu kebijakan yang kita ambil adalah menaikkan 450 VA ke 900 VA untuk rumah tangga miskin dan 900 VA ke 1.200 VA," ujar Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah dalam rapat panja pembahasan RAPBN 2023 di Gedung DPR RI, dikutip pada Rabu (14/9/2022).

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2016, subsidi tarif listrik untuk rumah tangga dilaksanakan melalui PLN diberikan kepada pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA dan 900 VA yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

Subsidi tersebut diberikan lantaran PT PLN (Persero) terus mengalami kelebihan atau oversupply listrik.

Oversupply listrik PLN

Said mengungkapkan, tahun ini kondisi surplus listrik PLN mencapai 6 gigawatt (GW) dan akan bertambah menjadi 7,4 GW di 2023, bahkan diperkirakan mencapai 41 GW di 2030.

"Kalau nanti EBT masuk maka tahun 2030 PLN itu ada 41 giga oversupply. Bisa dibayangkan kalau 1 GW itu karena kontrak take or pay maka harus bayar Rp3 triliun, sebab per 1 giga itu (bebannya) Rp3 triliun," jelas dia.

Di dalam kontrak jual-beli listrik dengan produsen listrik swasta (Independent Power Producer/IPP), PLN terdapat skema take or pay, artinya dipakai atau tidak dipakai listrik yang diproduksi IPP, PLN tetap harus membayar sesuai kontrak.

Oleh sebab itu, kelebihan suplai listrik tersebut akan semakin membebani PLN. Maka Banggar pun menilai pemerintah perlu menaikkan daya listrik penerima subsidi agar menyerap listrik PLN yang saat ini mengalami oversupply.

"Bagi orang miskin, rentan miskin, yang di bawah garis kemiskinan itu tidak boleh lagi ada 450 V, kita tingkatkan saja minimal 900 VA. Setidaknya demand-nya (permintaanya) naik, oversupply-nya berkurang. Terhadap yang 900 VA juga naikkan saja ke 1.200 VA," tutur Said.

Penambahan daya listrik penerima subsidi tersebut, kata Said, tidak akan menambah biaya listrik masyarakat penerima yang tergolong miskin.

Dia menilai, pemerintah bisa memberikan penugasan kepada PLN untuk mengubah daya tersebut secara teknis.

"Jadi PLN tinggal datang ngotak-ngatik kotak meteran, diutak-atik dari 450 VA diubah ke 900 VA, selesai, kenapa itu tidak ditempuh saja oleh pemerintah," pungkas dia.

Ambisi proyek 35.000 MW

Jika ditarik ke belakangan, pangkal persoalan oversupply listrik PLN telah terjadi menahun karena pemerintah Indonesia terus memaksakan pembangunan PLTU baru, yang di saat bersamaa ekonomi melambat.

Penambahan terus menerus jumlah PLTU merupakan agenda memenuhi mega proyek 35.000 MW yang digagas Presiden Jokowi saat Pilpres 2014 silam. Pembangkit baru pun terus dibangun sesuai dengan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021-2030.

Yang jadi masalah, kelebihan pasokan listrik ini bakal semakin mencekik keuangan PLN. Ini karena perusahaan negara ini terikat kontrak skema take or pay, alias listrik terpakai atau tidak terpakai, PLN tetap harus beli.

Skema take or pay dianggap terus menguntungkan pembangkit listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP) dan sebaliknya terus merugikan keuangan negara karena menambah beban keuangan PLN.

Menanggapi rencana penghapusan daya 450 VA, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto, mengatakan pihaknya sebagai badan usaha milik negara (BUMN) akan menjalankan kebijakan yang diputuskan pemerintah.

"Sebagai BUMN yang 100 persen dimiliki pemerintah, PLN akan menjalankan kebijakan dan keputusan yang diambil secara bersama oleh pemerintah dan DPR untuk kepentingan rakyat," ujar Gregorius dalam keterangannya.

Ia menambahkan, PLN terus berkomitmen dan memastikan pelayanan ketenagalistrikan bagi masyarakat untuk setiap lapisan tetap andal dan berkualitas. Hal ini untuk mendukung kegiatan ekonomi yang semakin produktif.