Meningkatkan Peran Perempuan Dalam UKM Melalui Pembiayaan UMi

Keterlibatan perempuan menjadi salah satu perhatian utama pada kepemimpinan Indonesia dalam forum G20. G20 Empower dan Women20 (W20) adalah dua kelompok yang mendiskusikan penguatan dan isu kesetaraan bagi perempuan di forum G20.

Salah satu tema penting yang diangkat dalam G20 Empower adalah upaya yang dilakukan pihak pemerintah dan swasta untuk terus mendorong dan mendukung peran perempuan dalam UKM (usaha kecil menengah) sebagai penggerak ekonomi.

Sementara itu pada forum W20, salah satu agenda yang akan diangkat adalah upaya untuk mencapai inklusi ekonomi melalui dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dimiliki dan dikelola perempuan.

Terkait keterlibatan perempuan dalam UMKM, data yang dimiliki Sasakawa Peace Foundation & Dalberg tahun 2020 menunjukkan, persentase wirausaha perempuan di Indonesia ternyata cukup tinggi, mencapai 21 persen. Persentase tersebut jauh lebih tinggi dari rata-rata global yang hanya berada pada angka 8 persen.

Jika dilihat berdasarkan kategorisasi skala usaha, sebagian besar UMKM yang dikelola kelompok perempuan di Indonesia merupakan usaha dengan skala kecil. Adapun kategori usaha yang dikelola kelompok perempuan tersebut meliputi 52,9 persen usaha mikro, 50,6 persen usaha kecil, dan 34 persen usaha menengah di daerah perkotaan (IFC, 2016).

Sementara itu, hasil survei yang dilakukan Prakarsa (2020) memperlihatkan, UMKM yang kelola perempuan masih memiliki keterbatasan dalam mengakses keuangan formal. Lembaga keuangan (bank dan non bank) seharusnya memiliki peran sentral dalam mendorong UMKM untuk tumbuh dan berkembang.

Melihat fakta-fakta tersebut, maka isu penting terkait penguatan dan kesetaraan perempuan yang dibahas dalam forum G20 juga perlu terus menjadi perhatian kita bersama. Peran pemerintah dan swasta perlu lebih dioptimalkan dalam mendorong dan mendukung UMKM yang dimiliki dan dikelola oleh perempuan, terlebih lagi dampak dari pandemi Covid-19 masih dirasakan sebagian besar pelaku UMKM, termasuk UMKM yang diberdayakan perempuan.

Pemerintah pusat melalui belanja kementerian/lembaga, sampai saat ini, telah menjalankan sejumlah program dukungan terhadap UMKM, di antaranya melalui pemberian bantuan insentif dan pembiayaan.

Dari sisi pemerintah daerah, dukungan bagi UMKM telah diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan dalam alokasi belanja APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Sementara itu, dukungan UMKM dari pihak swasta antara lain diberikan melalui program corporate social responsibility (CSR).

Saat ini alokasi belanja pemerintah untuk pengembangan UMKM lebih banyak difokuskan pada pembiayaan dan pendampingan. Sebagian besar program tersebut ditujukan bagi pelaku usaha mikro dan ultra mikro melalui perbankan dan lembaga keuangan.

Pembiayaan ultra mikro (UMi)

Program-program tersebut di antaranya adalah Kelompok Usaha Bersama (Kube), Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Dari sekian banyak program dukungan pemerintah terhadap UMKM, program pembiayaan UMi menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik kelompok perempuan.

Data Kementerian Keuangan tahun 2022 mencatat bahwa kurang lebih 97 persen penerima pembiayaan UMi adalah perempuan, di mana 98 persen di antaranya dengan marital status kawin. Adanya kesetaraan telah memberi harapan bagi perempuan untuk terlibat dan mengambil keputusan atas berbagai usaha yang ditekuninya.

Selain aktif dalam kehidupan sosial dan organisasi di luar rumah, banyak perempuan yang juga aktif menekuni usahanya sendiri dari dalam rumah demi menjaga dan memelihara ekonomi keluarganya. Kelompok perempuan inilah yang menjadi bagian dari UMKM di Indonesia.

Peran aktif perempuan tidak saja mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi keluarga.

Program pembiayaan UMi terus tumbuh dan berkembang dari tahun ke tahun, tidak saja dari sisi penyalurannya yang terus meningkat, juga dari sisi jangkauan penerima pembiayaan yang semakin luas. Melalui pembiayaan UMi diharapkan dapat melahirkan wirausaha-wirausaha baru yang berasal dari kalangan perempuan.

Konsep pembiayaan UMi didesain pemerintah sebagai jembatan bagi pelaku usaha mikro penerima bantuan sosial untuk naik kelas dan dapat mengakses pembiayaan dari perbankan. Dari yang sebelumnya hanya menerima bantuan, saat ini diberikan syarat mudah untuk mengakses pembiayaan UMi melalui lembaga keuangan non-bank, hingga ke depannya dapat mengakses pembiayaan perbankan.

Patut menjadi bahan refleksi bersama penelitian yang dilakukan Garikipati (2012) dengan judul Microcredit and Women’s Empowerment : Have We Been Looking at the Wrong Indicators?.

Penelitian tersebut menyebutkan bahwa output usaha mikro terutama yang dikelola perempuan tidak membawa perubahan terhadap modal dan kemajuan usaha pelaku usaha bersangkutan, meskipun sebagian dari pelaku usaha tersebut telah mengikuti berbagai program peningkatan pendapatan dan pengembangan usaha yang difasilitasi pemerintah dan LSM (lembaga swadaya masyarakat).

Profit usaha cenderung digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga, biaya kesehatan, dan pendidikan bagi anak.

Terdapat satu hal pembeda dan yang menjadi keunggulan program pembiayaan UMi yang perlu lebih dioptimalkan, yakni adanya mekanisme pendampingan. Model pendampingan yang dilakukan penyalur didesain agar mampu mengakomodasi karakteristik dan perilaku UMKM perempuan yang memperoleh fasilitas pembiayaan.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, terdapat ± 10 persen penerima UMi yang hanya mengenyam pendidikan tingkat SD hingga SMP. Dengan tidak mengesampingkan esensi dasar guna mendukung inklusi dan literasi keuangan, tema tentang pengenalan dan pemanfaatan produk keuangan seperti halnya manfaat menabung dan cara-cara pembukuan sederhana layak dijadikan sebagai salah satu materi dalam pendampingan.

Selanjutnya para pelaku usaha diarahkan pada hal-hal yang bersifat lanjutan, seperti produk dan kemasan, pemasaran, marketplace, ekosistem digital hingga sampai pada tingkatan ekspor.

Untuk mendorong dan mendukung UMKM yang dimiliki dan dikelola perempuan memang membutuhkan sebuah proses, namun tetap dibutuhkan sebuah akselerasi dengan melibatkan seluruh stakeholder baik dari pihak pemerintah maupun swasta.

Keterlibatan peran perempuan di dalam UKM diharapkan dapat turut menggerakkan perekonomian hingga pada akhirnya tujuan terciptanya inklusi keuangan tercapai.