Menpan-RB: Reformasi Birokrasi Bukan Tumpukan Kertas

Hal itu disampaikan Menpan-RB dalam acara pemberian penghargaan kategori Top 45 Inovasi Pelayanan Publik peningkatan ketahanan UMK-Koperasi dan Produk Dalam Negeri dengan Toko Daring, kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

"Reformasi birokrasi bukan tumpukan kertas tapi birokrasi yang lincah dan cepat untuk mewujudkan pelayanan publik prima dan pemerintahan berkelas dunia," kata dia seperti dikutip dari siaran pers Kemenpan-RB.

Ia mengatakan reformasi birokrasi dan pelayanan publik di Indonesia harus berdampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal itu kata dia, sesuai arahan Presiden Joko Widodo tentang reformasi birokrasi.

Lebih lanjut kata Anas, penghargaan yang diberikan telah dilakukan melalui penilaian yang sangat rigid dari serangkaian proses evaluasi. Mencakup evaluasi Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Sementara itu, evaluasi di bidang pelayanan publik mencakup Indeks Pelayanan Publik (IPP), penyediaan sarana prasarana ramah kelompok rentan, serta inovasi pelayanan publik.

Dalam kesempatan itu, Kepala LKPP Hendrar Prihadi atau yang kerap disapa Hendi mengatakan, akan terus memotivasi seluruh pegawai LKPP untuk melakukan berbagai inovasi sehingga muncul berbagai pelayanan yang cepat dalam menjawab pengaduan dan pertanyaan terkait LKPP.

"Saya ucapkan selamat kepada rekan-rekan LKPP atas diraihnya penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik dari Kementerian PAN RB. Saya hanya mewakilkan, rekan-rekan yang menerima penghargaan atas kerja keras selama ini," kata dia.