Geger Dugaan Wika dan Waskita Manipulasi Laporan Keuangan

KOMPAS.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mulai mencium aroma tidak sedap pada laporan keuangan perusahaan BUMN karya, PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Kecurigaan manipulasi laporan keuangan agar kinerjanya tampak baik itu dibeberkan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo. Padahal, kedua perusahaan itu juga berstatus perseroan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Baik Wika maupun Waskita, merupakan BUMN konstruksi yang selama ini kerap didera kesulitan keuangan. Kedua perusahaan juga menanggung utang menggunung, baik kepada para kreditur maupun para vendornya.

Tiko mencontohkan, salah satu dugaan kuat dari Kementerian BUMN, Waskita dan Wika dicurigai memoles laporan keuangan arus kasnya (cashflow) yang lancar, padahal kondisi sebenarnya tengah kesulitan.

"Seperti Waskita, seperti Wika ini memang pelaporan keuangannya ini tidak sesuai dengan kondisi riilnya, artinya dilaporkan seolah-olah untung bertahun-tahun padahal cashflow-nya tidak pernah positif sebenernya," beber Tiko, sapaan akrab Kartika Wirjoatmodjo, dikutip pada Rabu (7/6/2023).

Tiko menyebut, saat ini pihaknya tengah meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan investigasi laporan keuangan yang disajikan dua BUMN yang kantor pusat saling bertetangga di kawasan Cawang tersebut.

Dalam menyusun laporan keuangan, lazimnya perusahaan sudah diaudit oleh auditor independen dari Kantor Akuntan Publik (KAP).

Sehingga, praktik manipulasi laporan keuangan juga bisa menyeret KAP yang disewa untuk mengaudit laporan keuangan Wika dan Waskita.

"Kita mulai lakukan ini, saya sudah lapor ke BPKP, apabila ada fraud (kebohongan) dari sisi pelaporan keuangan kita bisa lakukan tindakan tegas dengan kerangka governance yang ada," ujar Tiko.

Selain itu, praktik memoles laporan keuangan juga menampar muka Kementerian BUMN. Di mana Menteri BUMN Erick Thohir selalu menekankan praktik good governance.

"Karena kita memberikan efek jera, jangan sampai manajemen ini kemudian melaporkan laporan keuangan yang overstated, tapi perusahaannya bangkrut setelahnya, ini lucu," ucap mantan Dirut Bank Mandiri itu.

Pernah dilakukan Garuda

Praktik memoles laporan keuangan agar kinerjanya tampak baik di lingkungan perusahaan negara yang pernah terungkap ke publik salah satunya dilakukan Garuda Indonesia.

Diketahui dalam laporan keuangan 2018, Garuda mencatat laba bersih yang salah satunya ditopang oleh kerja sama antara Garuda dan PT Mahata Aero Terknologi terkait pemasangan iklan di dalam pesawat.

Belakangan diketahui, laba itu berasal dari pendapatan perusahaan yang sebenarnya belum terealisasi atau piutang.

Dalam prinsip akuntansi, pengakuan pendapatan yang belum terealisasi sejatinya sah-sah saja dilakukan, terlebih apabila pelaporan akuntansinya menggunakan basis akrual (accrual based accounting).

Namun untuk mengakui pendapatan dari piutang, perlu kriteria dan syarat tertentu di mana pada kasus Garuda, hal itu belum bisa terpenuhi alias dianggap salah saji.

Garuda Indonesia belakangan meralat laporan keuangan yang sudah terlanjur disajikan. Dari awalnya mengklaim laba atau untung, malah kemudian direvisi jadi buntung alias rugi sebesar Rp 2,53 triliun.

Klarifikasi Wika

Beberapa jam setelah ramai, Wika kemudian menanggapi pernyataan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo terkait dugaan laporan keuangan WIKA tidak sesuai dengan kondisi riil, alias dipoles.

Sekretaris Perusahaan WIKA Mahendra Vijaya menyatakan, perseroan selalu mengacu kepada ketentuan perundangan yang berlaku dalam menyusun laporan keuangan.

"Dalam hal penyusunan laporan keuangan, perseroan selalu mengacu kepada ketentuan perundangan yang berlaku dan berupaya penuh untuk menyesuaikan dengan kaidah-kaidah akuntansi yang berlaku di Indonesia," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Ia menuturkan, laporan keuangan WIKA juga selalu diaudit oleh kantor akuntan publik sebagai auditor independen.

Oleh karena itu, terkait kecurigaan adanya pemolesan laporan keuangan, WIKA menyerahkan kepada Kementerian BUMN selaku pemegang saham.

"Kami menyerahkan sepenuhnya kewenangan tersebut kepada Kementerian BUMN selaku pemegang saham seri A WIKA," ucap Mahendra.