Menteri PANRB: Kerja Birokrasi Jangan Hanya Sibuk Urus Administrasi, Harus Bisa Beri Perubahan Nyata

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyebut kerja-kerja birokrasi harus memiliki dampak langsung ke penurunan stunting di masyarakat.

Kerja birokrasi tidak boleh hanya sibuk di urusan administrasi, tetapi harus memberikan perubahan nyata di masyarakat. 

Hal itu dia kemukakan dalam acara yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Banyuwangi, Jawa Timur.

"Birokrasi ini tidak boleh sibuk sendiri, rapat sana rapat sini, yang diurus lebih banyak tumpukan kertas. Birokrasi harus fokus ke masyarakat. Kerjaan ASN bisa kurangi kemiskinan enggak? Bisa turunkan angka stunting enggak?" ujarnya dikutip dari siaran pers Kementerian PANRB, Selasa (1/8/2023).

Kementerian PANRB lewat reformasi birokrasi tematik, salah satu pendorong agar memiliki dampak langsung di masyarakat. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar birokrasi harus lincah dan cepat serta berorientasi kepada hasil atau outcome, bukan fokus ke input atau hulunya.

"Di Kementerian PANRB, penilaian indeks reformasi birokrasi harus menggambarkan dampak kepada masyarakat yang kita sebut RB Tematik. Ada empat sasaran yakni kemiskinan, investasi, dan percepatan program prioritas seperti produk dalam negeri, inflasi, tentu saja pengurangan stunting. ketiga diatas ditopang oleh digitalisasi pemerintahan," lanjut mantan Kepala LKPP ini.

Dalam kesempatan itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mohammad Mahfud MD menyampaikan pentingnya menurunkan angka stunting, khususnya dalam mempersiapkan Indonesia Emas.

"Masalah stunting yang amat kritikal bisa kita selesaikan bersama dengan gotong royong. Indonesia akan jadi Indonesia yang hebat, tahun 2045 akan jadi Indonesia Emas. Kita harus hidupkan semangat gotong royong untuk turunkan stunting," tuturnya.

Pemerintah optimistis target persentase stunting menjadi 14 persen pada 2024 bisa tercapai. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, penurunan stunting bisa tercapai terutama karena pandemi Covid-19 sudah mereda.

Selain itu, lanjut Muhadjir, Peraturan Presiden Nomor 72/2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting juga sudah efektif.

"Karena (tahun lalu turun) 2,8 persen itu dicapai pada saat pandemi Covid-19, dan Perpres stunting belum efektif. Sekarang Perpres stunting sudah efektif, pandemi sudah tidak ada," kata Muhadjir usai mengikuti Rapat Percepatan Penurunan Stunting di Istana Wapres, Jakarta, Kamis (25/5/2023).

Menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, persentase stunting bayi di bawah lima tahun (balita) di Indonesia tercatat 21,6 persen pada 2022.

Prevalensi balita stunting pada 2022 menurun bila dibandingkan 2021 yaitu 24,2 persen. SSGI melakukan survei kepada populasi sampel sebanyak 334.848 balita yang tersebar di 486 kota di 33 provinsi.