PNS Pindah ke IKN, Faisal Basri: Mati Itu Kereta Cepat

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom senior Faisal Basri menilai, rencana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Nusantara akan berdampak terhadap tingkat okupansi dan pendapatan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Ia menjelaskan, perjalanan dinas pegawai negeri sipil (PNS) menjadi salah satu kontributor utama okupansi moda transportasi umum. Hal ini juga berlaku bagi perjalanan kereta dengan relasi Jakarta-Bandung.

"Dulu belum ada pemindahan ibu kota jadi PNS yang tugas atau bisnis trip ke bandung wajib naik kereta," kata dia, dalam diskusi publik 'Beban Utang Kereta Cepat di APBN', Selasa (17/10/2023).

Akan tetapi, jika Ibu Kota resmi dipindahkan ke Nusantara, maka perjalanan dinas ke Jakarta berpotensi menurun. Sebab, kawasan pusat pemerintahan tidak lagi berada di Jakarta.

Belum lagi, terdapat wacana pemindahan ibu kota Jawa Barat dari Bandung ke tempat lain. Apabila terealisasi, rencana tersebut akan semakin meminimalisir pergerakan PNS dari Jakarta ke Bandung dan sebaliknya.

"Selesai deh faktor negara yang mendorong pegawainya untuk menggunnakan kereta," ujar Faisal.

"Mati itu kereta cepat," sambungnya.

Dengan adanya kehilangan potensi perjalanan dinas PNS, tingkat okupansi Kereta Cepat Jakarta-Bandung diproyeksi tidak maksimal. Hal ini akan berdampak terhadap pendapatan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dan waktu pengembalian investasi yang semakin panjang.

"Ibu kota negara pindah, ibu kota Jawa Barat pindah, habis enggak tuh kereta cepat," ucap dia.

Sebagai informasi, seiring dengan rencana beroperasinya IKN Nusantara pada 2024, pemerintah telah memperhitungkan jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang akan dipindahkan.

Kementerian Pendayagunaan AParatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyatakan, sebanyak 1.800 ASN akan dipindahkan ke IKN Nusantara pada Juli tahun depan.