Banyak BPR Tutup, Bos LPS: Sebagian Besar karena "Mismanagement"

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, BPR yang tutup justru jarang disebabkan oleh kondisi ekonomi nasional.

"Biasanya kalau BPR jatuh bukan karena ekonomi jatuh, tapi sebagian besar karena mismanagement," kata dia di Indramayu, Rabu (25/10/2023).

Ia menambahkan, masalah utama BPR yang jatuh tersebut memang terutama karena adanya kecurangan (fraud) dari sisi manajemen.

Namun, ia juga tak menutup kemungkinan kalau kecurangan yang dilakukan juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi.

Purbaya juga menyebutkan, setiap tahunnya LPS menemukan BPR jatuh dapat mencapai 6-7 entitas.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Klaim dan Resolusi Bank LPS Suwandi menjelaskan, salah satu masalah yang terjadi di BPR misalnya adalah adanya kredit topengan.

Artinya, pengajuan kredit dengan menggunakan nama orang lain dan uangnya dikuasai atau digunakan seluruhnya oleh orang lain yang bukan debitor.

Untuk memperbaiki tata kelola dan manajemen BPR, LPS berencana meluncurkan sistem teknologi untuk mengawasi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di seluruh Indonesia.

Sistem IT tersebut harapannya akan membantu BPR memperbaiki sisi manajemennya. Pasalnya dalam beberapa kasus, manajemen tata kelola yang buruk membuat BPR mengalami keruntuhan dan terpaksa tutup.

Sistem teknologi yang akan diluncurkan LPS juga akan membantu pengawasan terhadap BPR. Dengan teknologi tesebut, LPS memiliki kemampuan untuk mengawasi BPR setiap waktu.

Rencananya, sistem teknologi khusus BPR tersebut akan diluncurkan pada awal 2025. LPS sendiri menggelontorkan sekitar Rp 200 miliar untuk membangun sistem IT untuk BPR tersebut.

Adapun, setahun ke depan LPS akan mempelajari dan melakukan uji coba atas sistem yang sedang dibangun tersebut.

Sebelumnya, LPS juga menilai ruang tumbuh BPR masih sangat besar. Kehadiran BPR dinilai penting untuk menggarap segmen masyarakat yang masih terjerat oleh renternir.