Basa-basi Ekonomi Digital

Tentu, gagasan yang saya maksud adalah gagasan substantif agar tidak menyisakan banyak pertanyaan.

Sayangnya, materi debat ketiga cawapres pada isu ini masih dominan retorika. Mereka terjebak pada ulasan umum tentang “digitalisasi yang tak terhindarkan” dan “potensi besar yang dimiliki Indonesia”.

Namun, hingga debat berakhir, saya masih menyimpan pertanyaan: apa yang sesungguhnya ingin mereka lakukan agar potensi ekonomi digital di Indonesia benar-benar kita raih?

Sejumlah studi The SMERU Research Institute sepanjang 2019-2022, mengindikasikan pentingnya pemerintah menyusun kerangka kebijakan nasional ekonomi digital yang inklusif dan berkualitas.

Kerangka ini akan memandu pemerintah dalam menatakelola institusi, regulasi, dan pendanaan dengan tujuan utama, yaitu menciptakan ekosistem ekonomi digital yang tidak hanya mampu bersaing secara global, tetapi juga dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.

Secara agregat, nilai ekonomi digital Indonesia saat ini diperkirakan paling besar di antara negara-negara ASEAN.

Kalkulasi Google, Temasek, Bain & Company menunjukan nilai total Gross Merchandise Volume (GMV) Indonesia pada 2020 sebesar 44 miliar dollar AS, jauh di atas Thailand (11 miliar dollar AS) dan Singapura (9 miliar dollar AS).

Namun, hasil berbeda akan kita jumpai bila perhitungannya dilakukan secara perkapita. Dibandingkan kedua negara tadi, nilai Indonesia (162 juta dollar AS) tak sampai setengah dari nilai GMV perkapita Thailand dan jauh tertinggal dari Singapura (1,5 miliar dollar AS).

Dengan jumlah penduduk yang besar, nilai ekonomi digital perkapita Indonesia mestinya jauh melesat di antara negara-negara ASEAN, bahkan dunia.

Namun, berbagai studi, termasuk studi yang dilakukan SMERU, menunjukkan ketimpangan digital di Indonesia menjadi ganjalan bagi prospek ekonomi digital yang besar.

PR ketimpangan digital

Kembali pada debat cawapres kemarin, saya sungguh menanti strategi mereka mengurangi ketimpangan digital.

Dari segi akses, sejauh mana pasangan capres dan cawapres memiliki terobosan untuk memeratakan infrastruktur digital ke wilayah perdesaan, daerah tertinggal, dan pulau-pulau kecil?

Apa yang akan mereka lakukan untuk menyediakan perangkat digital dan internet berkualitas yang murah hingga pelosok-pelosok nusantara?

Sejauh mana para paslon memiliki strategi untuk mempercepat transformasi digital di Indonesia?

Bagaimana mereka akan mengafirmasi sektor-sektor usaha yang selama ini tertinggal, seperti pertanian dan perikanan, serta kelompok penduduk, seperti perempuan, masyarakat miskin dan rentan, penyandang disabilitas, dan lansia?

Dari sisi industri, apa gagasan mereka untuk mendorong sektor usaha melakukan inovasi dan mengadopsi teknologi digital yang aman dan efisien, serta mendukung usaha-usaha rintisan (start-up) agar bisa bertahan dan naik kelas?

Dari sisi pembangunan manusia, sejauh mana para paslon memiliki komitmen untuk meningkatkan keterampilan digital agar lebih banyak masyarakat berpartisipasi dalam ekosistem ekonomi digital?

Apa strategi mereka dalam meningkatkan tingkat literasi digital Indonesia yang tertinggal jauh dari erat kaitannya literasi dasar dan kualitas pendidikan di Indonesia?

Apa yang akan mereka lakukan untuk memperbanyak talenta digital sehingga dapat mengakselerasi transformasi digital yang kita harapkan?

Mungkin serangkaian pertanyaan ini sulit untuk diakomodasi dalam format debat yang diselenggarakan KPU. Namun, para paslon bukan tidak punya kesempatan untuk membedah gagasannya di forum lain, seperti di media mainstream atau pun media sosial.

Saya yakin, banyak masyarakat Indonesia, termasuk anak-anak muda, yang menanti pemikiran substantif para paslon ketimbang terus-menerus digempur gimmick di media sosial.