Pemerintah Tarik Utang Baru Rp 407 Triliun Sepanjang 2023

Bendahara negara menjelaskan, pemerintah sebenarnya menetapkan alokasi penarikan utang baru untuk pembiayaan APBN 2023 mencapai Rp 696,3 triliun. Bahkan, alokasi itu telah direvisi ke bawah lewat Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 menjadi Rp 421,2 triliun.

Dengan berbagai alokasi yang ditetapkan tersebut, berarti realisasi penarikan utang baru pemerintah lebih kecil dari target. Jika dibandingkan target APBN 2023, realisasi utang pemerintah setara 58,4 persen, sementara berdasarkan Perpres 75 realisasinya setara 96,6 persen.

"Dengan adanya penerimaan negara yang baik, pajak, bea cukai, dan PNBP tadi selama 3 tahun terakhir, dan belanja kita yang tetap kita dukung secara optimal kita lihat target pembiayaan kita menjadi menurun," tutur Sri Mulyani dalam konferensi pers Realisasi APBN 2023, di Jakarta, Selasa (2/1/2024).

Selain itu, realisasi penarikan utang pemerintah sepanjang 2023 lebih rendah dari tahun sebelumnya. Sri Mulyani menyebutkan, realisasi pembiayaan utang dalam APBN 2023 turun 41,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 696 triliun.

"Dibandingkan tahun 2022, di mana pembiayaan utang mencapai Rp 696 triliun, itu berarti tahun 2023 kemarini ini pembiayaan turun, drop 41,5 persen," ujarnya.

Sementara itu, utang pemerintah yang berasal dari pijaman nilainya sebesar Rp 98,2 triliun. Berbeda dengan SBN, realisasi pembiayaan dari pinjaman jauh lebih tinggi dari alokasi pemerintah, yakni 591 persen dari target, juga lebih tinggi 164 persen dari tahun sebelumnya.

"Secara overall, SBN neto drop 53 persen, tapi pinjaman neto agak naik," ucap Sri Mulyani.

Sebagai informasi, dalam berbagai kesempatan Sri Mulyani sempat menyebutkan, pemerintah berupaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan utang, khususnya melalui SBN.

Hal itu dilakukan sebagai respons terhadap situasi global yang dibayang-bayangi oleh tingkat suku bunga acuan tinggi. Penekanan penerbitan utang baru dilakukan untuk meminimalisir beban utang pemerintah ke depan.