Proyek Kereta Cepat Masih Dibayangi Utang China, Tenornya Jadi Lebih Panjang

Berdasarkan catatan Kompas.com, dalam proposal dari pemerintah China, biaya yang diperlukan untuk membangun KCJB sebesar 5,5 miliar dollar AS atau setara Rp 85,25 triliun (kurs 1 dollar AS setara Rp 15.500) dengan bunga pinjaman 2 persen.

Namun proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang sudah dimulai sejak 2016 dan ditargetkan rampung pada 2019, menjadi molor penyelesaiannya ke 2023 karena beberapa hambatan seperti pandemi Covid-19.

Mundurnya target pengerjaan proyek ini membuat terjadinya pembengkakan biaya atau cost overrun sebesar 1,2 miliar dollar AS atau Rp 18,6 triliun. Angka ini merupakan hasil audit bersama yang disepakati kedua negara.

Pembengkakan biaya tersebut pun ditanggung oleh pihak Indonesia dan China di mana sebesar 60 persen ditanggung oleh konsorsium Indonesia dan 40 persen ditanggung oleh konsorsium China.

Untuk menutupi cost overrun proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini, konsorsium Indonesia menggunakan dua sumber yaitu 75 persen ditutupi dari utang dari Bank Pembangunan China (China Development Bank/CDB) dan 25 persen dibayar menggunakan penyertaan modal negara (PMN).

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko mengatakan, utang dari CDB ini akan masuk ke PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI yang merupakan pemimpin konsorsium BUMN dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

"Itu kan nanti loan-nya di KAI. Itu sebenarnya injeksi modal KAI," kata Tiko di Waskita Rajawali Tower, Jakarta, Senin (8/1/2024)

Tiko bilang, dana pinjaman dari CDB untuk menutup cost overrun proyek KCJB ini akan segera cair.

"Sudah tandatangan, tapi saya angkanya lupa berapa. Tapi sudah tanda tangan, sudah mau cair," ujarnya

Tambal Cost Overrun

Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo mengungkapkan, konsorsium Indonesia mendapatkan utang dari CDB sebesar 542,7 juta dollar AS atau setara Rp 8,41 triliun untuk menambal cost overrun proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

"Nilai total pinjaman 542,7 juta dollar AS," ucap Didiek saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (9/1/2024).

Didiek menjelaskan, total utang itu diberikan dalam denominasi dollar AS sebesar 325,6 juta dollar AS (Rp 5,04 triliun) dengan bunga 3,2 persen dan sebesar 217 juta dollar AS (Rp 3,36 triliun) diberikan dalam denominasi renminbi alias yuan dengan bunga 3,1 persen.

"Tingkat suku bunga flat selama tenor 45 tahun. Untuk loan dollar AS 3,2 persen dan untuk loan dalam RMB 3,1 persen," ungkapnya.

Tenor Jadi 45 Tahun

Jika melihat catatan Kompas.com, bunga utang yang sudah disepakati ini turun dari sebelumnya ditawarkan oleh China sebesar 3,4 persen per tahun. Namun jangka waktu pelunasan atau tenornya meningkat dari sebelumnya 30 tahun menjadi 45 tahun.

Pada April 2023, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan mengatakan, China enggan menurunkan bunga pinjaman menjadi 2 persen dengan tenor selama 40 tahun.

Kendati dianggap memberatkan, Luhut menyampaikan, bunga utang yang dipatok China itu "tidak masalah" karena Indonesia memiliki kemampuan untuk membayar dan melunasi pinjaman dari pajak.

"Jangan under estimate Indonesia semakin baik loh. Kamu lihat penerimaan pajak naik 4,8 persen karena banyak di Indonesia ini batu bara," ucap Luhut.

Terkait bunga utang dari pinjaman ke CBD, Tiko sempat mengatakan, pemerintah telah berhasil melakukan negosiasi dari awalnya sebesar 4 persen menjadi sekitar 3,7 persen-3,8 persen.

Dia bilang, bunga utang dari CBD itu jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan imbal hasil (yield) obligasi Amerika Serikat atau U.S. Treasury.

"Angkanya 3,7-3,8 persen, karena kita lihatin treasury yield-nya Amerika kan sekarang 5,25 persen. Artinya jauh di bawah treasury yield Amerika. Jadi memang itu bunga konsesi lah, diberikan bunga khusus juga dengan tenor yang panjang sekali, 35 tahun," ujar Tiko saat ditemui di Kantor Kemenko Marves, Jakarta, Selasa (31/10/2023).