Tak Hanya Korsel, Pemerintah Buka Kesempatan Negara Lain untuk Bangun LRT Bali

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan, pemerintah membuka kesempatan kepada negara lain yang ingin bekerjasama untuk membangun transportasi massal Light Rail Transit atau LRT Bali.

Suharso mengatakan, sejauh ini salah satu negara yang sudah mulai mengajukan adalah Korea Selatan untuk studi kelayakan (Feasibility Study).

Namun, kerja sama itu masih belum pasti lantaran proses uji kelayakan itu membutuhkan waktu yang lama, yakni 2,5 tahun.

“(Kerja sama dengan Korsel) masih belum, tapi kalau yang sama Korea Selatan itu, Menteri Perhubungan ke sana prosesnya itu lama keluarnya 2,5 tahun dan kita masih mau lihat dan buka kemungkinan dari negara lain,” ujarnya saat mengunjungi Menara Kompas di Jakarta, Jumat (12/1/2024).

Dia berharap apabila kerjasama dengan negara lain bisa disepakati dengan cepat maka proses pembangunan LRT juga bisa segera dieksekusi sehingga Bali memiliki transportasi massal yang bisa menguraikan kemacetan.

“Tapi ya kalau memang Korsel tetap mau mengajukan yah enggak masalah. Paling enggak kita bisa mencetuskan permulaaan Bali punya LRT,” kata dia. 

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menargetkan studi kelayakan (feasibility study/FS) proyek LRT Bali dengan pemerintah Korea Selatan (Korsel) dapat selesai pada April 2024.

Untuk menyelesaikan FS tersebut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bertemu dengan Wakil Menteri Infrastruktur, dan Transportasi Korsel Sangwoo Park, Selasa (9/1/2024) kemarin. 

"FS-nya sudah dimulai pada Januari 2023 lalu dan kami targetkan studinya sudah selesai pada April 2024," ujar Menhub Budi dalam keterangan tertulis, Rabu (10/1/2024).

Pada pertemuan ini dibahas pula pembiayaan pembangunan LRT Bali. Adapun studi kelayakan ini dilakukan oleh Korea National Railways (KNR) dengan pembiayaan grant dari Korea Exim Bank.