Wapres Minta Manfaat Ekonomi Syariah Bisa Dirasakan Masyarakat

BANDUNG, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menghadiri pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Jawa Barat di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (23/4/2024).

Wapres meminta dengan adanya KDEKS Jabar ini bisa mendorong dan mengakselerasi empat fokus pembangunan ekonomi dan keuangan syariah, sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dia meminta hal pertama yang harus dioptimalkan pengembangnya yakni sektor industri produk halal, melalui penguatan ekosistem rantai nilai halal pada sektor-sektor unggulan daerah.  

"Dorong pemanfaatan Kawasan Industri Halal Jawa Barat melalui insentif, baik fiskal maupun nonfiskal, guna meningkatkan hilirisasi komoditas unggulan produk halal," ujarnya dalam pidatonya, Selasa (23/4/2024).

Wapres menerangkan, akselarasi sertifikasi halal ini difokuskan pada produk UMKM dan juga di sektor hulu. Mulai dari rumah potong hewan unggas dan ruminansia.

"Untuk mencapai target kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2024. Selain itu berikan juga dukungan anggaran untuk penambahan kuota program sertifikasi halal gratis," kata Wapres.

Selain itu, Wapres juga meminta KDEKS bisa mengembangkan sektor pariwisata ramah muslim sebagai tujuan wisata daerah.  

Lalu memperluas juga inklusi dan kontribusi keuangan syariah dalam pembiayaan pembangunan daerah dengan melalui penerapan inovasi jasa keuangan syariah dan teknologi digital.

"Keuangan syariah sejatinya telah turut berkontribusi dalam pembangunan wilayah. Sejak 2013 hingga 2023, di Jawa Barat terdapat 315  proyek dengan nilai sekitar Rp17,8 triliun yang dibiayai dari Surat Berharga Syariah Negara. Untuk itu, terus dukung keberhasilan implementasi proyek-proyek ini ke depannya," ucap Ma'ruf.

Tak hanya sampai di situ, Wapres juga menginginkan KDEKS bisa menggali potensi pembiayaan keuangan syariah untuk proyek pembangunan daerah.

Caranya dengan penerbitan sukuk daerah dan pengembangan skema kerja sama antara pemerintah dan badan usaha syariah.

"Perkuat dan tingkatkan peran sektor perbankan syariah, seperti Bank Pembangunan Daerah dan Bank BJB Syariah, dengan mendorong pengembangan ragam layanan dan inovasi, termasuk transformasi digital," terang Wapres.

Di sisi lain, pengembangan ekonomi syariah ini harus bisa memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan tata kelola zakat dan wakaf produktif.

Diyakini dengan mengoptimalkan peran lembaga keuangan mikro syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat hal tersebut bisa tercapai. 

"Kolaborasi dan sinergi antara Pemda dan lembaga pengelola zakat dan wakaf sangat penting, termasuk dalam mendukung penurunan angka kemiskinan ekstrem dan prevalensi stunting," katanya.

"Dorong optimalisasi penghimpunan dan pengelolaan Wakaf Uang dan Wakaf Produktif, serta upaya peningkatan literasi, promosi, dan edukasi kepada masyarakat, terkait ragam inovasi produk wakaf," tambah Wapres.

Wapres menambahkan, melalui pengembangan ekonomi syariah ini harus juga ramah pada digitalisasi koperasi syariah dan Institusi Keuangan Mikro Syariah berbasis Masjid atau Pesantren.

Hal ini guna memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat dan memperluas jangkauan pembiayaan syariah bagi pelaku usaha mikro.

Terakhir, dia meminta KDEKS Jabar bisa mengembangkan bisnis dan kewirausahaan syariah melalui optimalisasi program inkubasi usaha syariah.

Mengingat, Jabar sudah memiliki 6 Inkubator bisnis syariah aktif yang ke depan agar terus ditambah jumlahnya. Ekosistem Inkubator Bisnis Syariah ini perlu diperkuat, agar semakin banyak wirausaha berbasis syariah yang mampu berinovasi dan meningkatkan daya saing.

"Terus tingkatkan kualitas 3 Zona KHAS yang telah ada. Jawa Barat yang tersohor dengan kulinernya dapat menjadi pionir gerakan kuliner halal dan sehat di seluruh sentra-sentra kuliner lainnya," pungkasnya.